Minggu, 23/08/2026 13:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Diskusi buku Republik Islam Iran: Negara Filosof, Kekuatan Baru di Dunia Multipolar karya Prof. Dr. Kholid Al Walid, M.Ag. digelar di Jakarta, pada Jumat (21/8).
Diskusi tersebut membahas perkembangan Iran sebagai salah satu kekuatan baru dalam tatanan dunia multipolar.
Diskusi tersebut menghadirkan penulis buku Kholid Al Walid, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011–2015 Abraham Samad, jurnalis senior Faisal Assegaf, serta Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia (ABI) Husein Shahab.
Dalam pemaparannya, Kholid Al Walid menyoroti kemampuan Iran bertahan di tengah tekanan ekonomi global.
Pemukim Israel Kepung Rumah Warga Palestina di Nablus Selama 15 Hari
Netanyahu Peringatkan Hamas Soal Layang-Layang dan Drone
Segelintir Kapal Berani Melintas, Lalu Lintas Selat Hormuz Makin Terpuruk
Ia mengatakan, meskipun perekonomian dunia masih sangat bergantung pada dolar Amerika Serikat, kondisi masyarakat Iran yang ia lihat secara langsung tetap berjalan normal.
“Banyak orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin ekonomi Iran bisa berkembang sedangkan perputaran ekonomi dunia tergantung dengan dollar. Tapi beberapa waktu lalu saya ke sana, masyarakatnya baik-baik saja, seperti tidak terjadi apa-apa,” ujar Kholid.
Menurut Kholid, kondisi tersebut menjadi salah satu latar belakang penulisan bukunya. Ia menjelaskan, buku tersebut merupakan pengembangan dari sejumlah artikel dan jurnal ilmiah yang sebelumnya telah ditulis dan dipublikasikan.
Tulisan-tulisan tersebut kemudian diturunkan kembali dengan bahasa yang lebih populer agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.
Kholid juga menyoroti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Iran. Menurutnya, Iran tetap mampu melahirkan berbagai inovasi meski berada dalam kondisi perang dan tekanan internasional.
Perkembangan tersebut terlihat dari kemajuan nanoteknologi hingga bidang kesehatan, termasuk pengembangan Rumah Sakit Kanker terbesar di kawasan.
Ia menilai keberhasilan Iran tidak semata-mata diukur melalui kemenangan di medan perang. Justru, kemampuan Iran membangun kemandirian di bidang ilmu pengetahuan menjadi salah satu pencapaian penting.
“Ilmu adalah kekuatan,” kata Kholid.
Ia menambahkan, kemenangan yang sesungguhnya bukan hanya ditentukan oleh kemampuan persenjataan, melainkan juga pencapaian dalam ilmu pengetahuan.
“Bukan kemenangan dalam medan perang, tapi kemenangan dalam ilmu pengetahuan yang dicapai Iran adalah kemenangan yang hakiki,” ujarnya.
Sementara itu, Abraham Samad menilai Indonesia masih tertinggal jauh dibandingkan Iran dalam sejumlah aspek.
Ia mengatakan perubahan dunia menuju tatanan multipolar seharusnya menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengambil posisi yang lebih strategis.
“Indonesia jauh tertinggal dari Republik Islam Iran. Ketika negara bergerak ke multipolar, saya bermimpi Indonesia menjadi negara yang mewakili Asia Tenggara sebagai negara multipolar, tapi ternyata tidak, Malaysia-lah yang tampil” kata Abraham.
Abraham juga menyoroti keberanian Malaysia dalam mengambil sikap terkait persoalan Palestina.
Menurutnya, Malaysia telah menunjukkan keberanian dengan menerima perwakilan Hamas di Asia Tenggara, sementara Indonesia dinilai cenderung takut dalam mengambil sikap.
Ia menilai konflik Iran dan Amerika Serikat semestinya tidak hanya dipandang dari sisi kekuatan militer ataupun ancaman, tetapi juga menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia. Menurut Abraham, terdapat pelajaran yang dapat diambil dari cara Iran menghadapi tekanan.
“Ada hikmah di balik perang Iran-Amerika ini agar kita dapat berkaca, bukannya takut,” ujarnya.
Abraham juga menyoroti nilai yang menurutnya menjadi salah satu kekuatan elite Iran, yakni kejujuran dan keadilan.
Ia mengingatkan agar masyarakat tidak hanya melihat konflik tersebut dari perspektif persenjataan, tetapi juga dari kemampuan sebuah negara membangun kebanggaan dan kemandirian.
“Jangan pernah melihat perang ini sebagai kekuatan persenjataan tapi ambil hikmah, tentang sebuah negara yang berhasil mengambil pride dan dignity,” katanya.
Sementara itu, Faisal Assegaf membahas faktor-faktor yang membuat Iran berhadapan dengan berbagai tekanan internasional.
Ia menyebut terdapat tiga faktor utama, yakni sikap rezim Iran sejak Revolusi 1979 yang dikenal anti-Zionis, dukungan Iran terhadap Palestina, serta persaingan geopolitik Iran dengan Arab Saudi.
Faisal Assegaf juga menyoroti dukungan Iran terhadap Palestina yang menurutnya tidak berhenti pada bantuan kemanusiaan.
Ia menilai Iran memberikan sesuatu yang lebih mendasar bagi masyarakat Palestina, yakni dukungan terhadap harkat dan martabat mereka dalam memperjuangkan kemerdekaan.
Menurut Faisal, dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai bentuk, mulai dari pelatihan, pendanaan, hingga bantuan lainnya untuk mendukung perjuangan Palestina.
Faisal menilai posisi Iran berbeda dengan sejumlah negara yang mendukung Palestina tetapi tetap mempertahankan hubungan dengan Israel.
Ia juga mempertanyakan keterlibatan negara-negara dalam forum perdamaian ketika terdapat pihak yang dianggap memiliki posisi sebagai penjajah dalam konflik Palestina.
“Pemerintah meniru jejak Rasulullah, pemimpin politik adalah pemimpin agama,” ujar Faisal saat menjelaskan pandangannya mengenai model kepemimpinan Iran.
Adapun Husein Shahab menjelaskan konsep wilayatul faqih yang menjadi salah satu karakter utama dalam sistem pemerintahan Iran.
Menurutnya, kekuatan Iran tidak semata-mata berasal dari identitasnya sebagai negara Syiah atau Persia, tetapi juga dari sistem pemerintahan yang dibangun melalui konsep tersebut.
Husein menjelaskan bahwa dalam perspektif Syiah, otoritas berasal dari Allah, kemudian diberikan kepada Rasulullah dan diteruskan kepada Ahlulbait.
Setelah masa imam maksum berakhir dan Imam Mahdi berada dalam masa kegaiban, otoritas tersebut kemudian diberikan kepada para fuqaha.
Dalam sistem wilayatul faqih, wali faqih menjadi otoritas tertinggi. Husein menilai konsep tersebut dapat menjadi salah satu alternatif sistem pemerintahan yang dipelajari oleh negara lain.
“Kalau mau negaranya sekuat Iran, maka wilayatul faqih adalah salah satu bentuk yang bisa menjadi alternatif, namun sumber daya manusia yang dibutuhkan harus sangat mumpuni dan kredibel,” ujar Husein.
Menurut Husein, perubahan yang terjadi di Iran selama puluhan tahun menunjukkan perkembangan yang signifikan.
Karena itu, pengalaman Iran dinilai tidak hanya penting untuk dipelajari dari sisi politik dan pertahanan, tetapi juga dari aspek ilmu pengetahuan, sumber daya manusia, serta sistem pemerintahan.