Senin, 10/08/2026 15:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengungkapkan tren opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah menunjukkan perkembangan yang semakin positif. Kondisi tersebut dinilai menjadi indikasi membaiknya tata kelola keuangan negara.
Hal itu disampaikan Muzani usai melakukan silaturahmi kebangsaan dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Gedung BPK, Jakarta, Senin (10/8).
Pertemuan tersebut merupakan bagian dari rangkaian komunikasi antarlembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 14 Agustus 2026.
Ketua MPR Tekankan Relevansi Qanun Asasi dalam Memperkuat Persatuan Bangsa
Ketua MPR RI Ahmad Muzani: MPR RI Matangkan Formulasi Hukum PPHN
Ketua MPR RI Ahmad Muzani: Sidang Tahunan MPR RI Digelar 14 Agustus 2026
“Alhamdulillah hari ini pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat bersilaturahmi dengan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan,” kata Muzani didampingi Ketua BPK Isma Yatun.
Dalam pertemuan tersebut, MPR dan BPK membahas sejumlah hal, termasuk persiapan pelaksanaan Sidang Tahunan MPR 2026.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah laporan kinerja tahunan pemerintah yang nantinya disampaikan Presiden RI dalam forum tersebut.
Muzani mengatakan, pertemuan dengan BPK penting untuk memperoleh gambaran mengenai hasil pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik di tingkat pemerintah pusat maupun daerah.
“Kami berharap dari dalam diskusi itu nanti ketika akan menyampaikan laporan kinerja tahunannya yang akan dibacakan oleh Presiden Republik Indonesia di hadapan Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat,” ujarnya.
Menurut Muzani, BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.
Dari hasil pembahasan tersebut, Muzani menyebut terdapat kecenderungan positif dalam hasil pemeriksaan BPK. Ia mengatakan semakin banyak pemerintah provinsi, kabupaten, kota, kementerian, dan lembaga yang memperoleh opini WTP.
“Tadi kami banyak berdiskusi sebagai lembaga audit negara yang diberi kewenangan untuk memberi audit atas kinerja kementerian, pemerintah daerah,” kata Muzani.
Ia menilai meningkatnya perolehan opini WTP merupakan kabar baik bagi tata kelola keuangan negara. Menurutnya, opini tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara bukti transaksi dan laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku.
“WTP itu adalah kesesuaian antara bukti keuangan dengan akuntansi standar pemerintah,” ujarnya.
Muzani berharap tren positif tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus semakin akuntabel, efektif, dan efisien sehingga anggaran yang dikelola pemerintah benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Artinya penyelenggaraan keuangan negara telah dilakukan dengan baik dan bagus. Mudah-mudahan ke depan akan makin akuntabel dan akan semakin efektif dan efisien dari pengelolaan keuangan negara,” kata Muzani.
Silaturahmi MPR dengan BPK tersebut menjadi bagian dari rangkaian persiapan menjelang Sidang Tahunan MPR 2026. Forum tersebut akan menjadi momentum bagi Presiden untuk menyampaikan laporan kinerja pemerintah sekaligus pidato di hadapan anggota MPR RI.