Senin, 03/08/2026 22:24 WIB
Damaskus, Jurnas.com - Presiden Suriah Ahmed Al-Sharaa menggelar pertemuan dengan Nechirvan Barzani, pemimpin wilayah otonom Kurdistan Irak, pada Senin (3/8). Dikatakan bahwa dialog tersebut bertujuan untuk mendorong kemajuan kesepakatan integrasi antara pemerintah Damaskus dan kelompok Kurdi Suriah.
Menurut laporan kantor berita resmi Suriah, SANA, Sharaa menyambut kedatangan Barzani di istana kepresidenan Damaskus. Pertemuan ini menandai kunjungan perdana kepala wilayah Kurdistan Irak sejak tumbangnya penguasa lama Suriah, Bashar Assad, pada Desember 2024.
Pasca bentrokan antara pejuang Kurdi Suriah dan pasukan pemerintah baru pada Januari tahun ini, kedua belah pihak berhasil mencapai kesepakatan untuk mengintegrasikan lembaga serta militer Kurdi Suriah ke dalam struktur negara.
Di tengah kecamuk pertempuran kala itu, Barzani sempat melangsungkan pertemuan dengan pemimpin Kurdi Mazloum Abdi, panglima Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi, di Irbil, Kurdistan, dalam sebuah agenda yang disokong Amerika Serikat.
ISIS Klaim Serangan Mematikan terhadap Tentara Suriah di Hasakah
Uni Eropa Bakal Pulihkan Hubungan Diplomatik dengan Suriah
CIA Pakai Trik Lengserkan Soekarno Bubarkan Rezim Iran?
Kantor Kepresidenan Sharaa mengonfirmasi bahwa dia dan Barzani pada Senin membahas agenda penguatan kerja sama dan koordinasi, khususnya di bidang ekonomi, dengan cara yang berkontribusi dalam mendukung keamanan dan stabilitas.
Sementara itu, dikutip dari AFP, seorang sumber pejabat Suriah mengungkapkan bahwa kedua pemimpin akan mendiskusikan kesepakatan Januari lalu beserta prosedur untuk mengintegrasikan SDF ke dalam otoritas negara.
Sumber diplomatik Suriah lainnya, yang juga berbicara dengan syarat anonim, menyampaikan bahwa kunjungan satu hari tersebut secara garis besar berfokus pada menindaklanjuti perjanjian antara negara dan SDF. Ada kemungkinan pula Barzani akan menggelar pertemuan langsung dengan Abdi.
Bentrokan pada Januari serta lahirnya kesepakatan penyerahan diri tersebut telah memupuskan cita-cita otonomi Kurdi di kawasan utara dan timur laut Suriah. Padahal, wilayah-wilayah tersebut telah mereka kuasai selama bertahun-tahun di masa perang saudara pasca pertempuran sengit melawan kelompok jihadis ISIS.
Sejak kesepakatan tersebut ditandatangani, pemerintah Damaskus dan otoritas Kurdi telah mengambil beberapa langkah konkret. Langkah-langkah itu meliputi masuknya pasukan pemerintah ke Kota Hasakah dan Qamishli, serta penyerahan pengelolaan Bandara Qamishli dan ladang-ladang minyak vital kepada negara.
Selain itu, pejabat tinggi militer Kurdi, Sipan Hamo, telah diangkat menjadi asisten menteri pertahanan untuk wilayah regional. Meski demikian, perbedaan pandangan antara kedua belah pihak dilaporkan masih menghambat proses peleburan beberapa brigade SDF ke dalam struktur tentara nasional Suriah.
Kesepakatan tersebut sejatinya juga mengatur pemulangan warga Kurdi Suriah yang mengungsi ke daerah asal mereka, walaupun sebagian di antaranya hingga kini masih menunggu kepastian untuk kembali.
Barzani pada saat itu menyambut baik kesepakatan Januari dan menyampaikan harapannya agar kesepakatan tersebut dapat membuka jalan bagi perlindungan hak-hak warga Kurdi dalam konstitusi.