Jum'at, 31/07/2026 11:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat politik dan hukum Muslim Arbi menyoroti praktik survei politik di Indonesia yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius.
Ia mengungkapkan adanya dugaan penggunaan jaringan pengelola surveyor atau enumerator yang sama oleh sejumlah lembaga survei sehingga hasil survei yang dipublikasikan kerap menunjukkan pola yang serupa.
Menurut Muslim, kemiripan hasil survei dari berbagai lembaga telah memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai independensi proses pengumpulan data.
Pengamat: Publik Berhak Tahu Rekam Jejak Tokoh yang Mengkritik Pemerintah
Cathlyn Dicoret dari Paskibraka Sulsel, Transparansi Seleksi BPIP Disorot
Pengamat Sebut Eksodus Elite Bukti Loyalitas ke Partai Kian Kendur
“Banyak orang bertanya, mengapa hasil survei politik dari berbagai lembaga sering kali terlihat mirip? Salah satu dugaan yang kerap dibicarakan adalah karena sebagian lembaga survei menggunakan pengelola jaringan surveyor atau enumerator yang sama untuk mengumpulkan data di lapangan,” kata Muslim dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (31/7).
Ia menilai persoalan utama bukan semata berada pada lembaga survei, melainkan pada dugaan adanya pihak ketiga yang mengelola jaringan enumerator di berbagai daerah. Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi memengaruhi independensi proses pengumpulan data sehingga hasil survei dari sejumlah lembaga memperlihatkan kecenderungan yang hampir identik.
“Dugaan permainan bukan terjadi di lembaga surveinya, melainkan pada pihak yang mengelola jaringan surveyor. Mereka diduga memiliki kemampuan mengatur proses pengambilan data sehingga angka-angka yang dihasilkan tampak seolah-olah berasal dari pengambilan sampel yang benar, padahal kualitas pelaksanaannya dipertanyakan,” ujarnya.
Muslim bahkan menyebut pihak-pihak yang diduga mengendalikan jaringan tersebut sebagai “mafia survei politik”.
Menurutnya, jika dugaan itu benar terjadi, persoalannya tidak lagi sebatas metodologi penelitian, tetapi telah menyentuh aspek etika demokrasi.
Ia menjelaskan, survei yang semestinya menjadi instrumen ilmiah untuk memotret preferensi masyarakat dapat berubah menjadi alat pembentukan opini publik apabila prosesnya tidak dijalankan secara independen.
“Survei yang seharusnya menjadi alat untuk mengukur pendapat masyarakat justru dapat berubah menjadi alat untuk menggiring persepsi publik. Angka-angka survei kemudian bukan lagi sekadar mencerminkan kenyataan, melainkan berpotensi memengaruhi pilihan politik masyarakat,” katanya.
Muslim menambahkan, dalam kajian ilmu politik, publikasi hasil survei memang dapat memengaruhi perilaku pemilih. Fenomena tersebut dikenal sebagai bandwagon effect, yakni kecenderungan sebagian pemilih mendukung kandidat yang dinilai sedang unggul berdasarkan hasil survei. Sebaliknya, terdapat pula underdog effect, yaitu munculnya simpati terhadap kandidat yang dianggap tertinggal.
Karena itu, ia menegaskan kualitas metodologi menjadi faktor utama yang menentukan apakah hasil survei layak dijadikan rujukan publik.
Muslim juga mendorong setiap lembaga survei untuk membuka secara transparan metodologi penelitian yang digunakan, mulai dari teknik pengambilan sampel, jumlah responden, waktu pelaksanaan survei, margin of error, tingkat kepercayaan, hingga mekanisme pengawasan terhadap kerja enumerator di lapangan.
Selain itu, ia menilai proses validasi data juga harus dijelaskan secara terbuka untuk memastikan wawancara benar-benar dilakukan sesuai prosedur, bukan sekadar berdasarkan laporan administratif.
“Semakin terbuka sebuah lembaga survei terhadap metodologi dan proses audit internalnya, semakin mudah pula publik menilai kualitas hasil survei yang dipublikasikan,” pungkasnya.