Kamis, 23/07/2026 16:16 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKS Ledia Hanifa meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) segera menyusun desain kebutuhan sumber daya manusia (SDM) nasional sebagai acuan dalam menentukan program studi yang perlu dikembangkan di perguruan tinggi.
Menurut Ledia, kebijakan moratorium program studi, penetapan program studi prioritas, hingga wacana penutupan program studi seharusnya didasarkan pada proyeksi kebutuhan SDM Indonesia di masa depan, bukan sekadar pertimbangan administratif.
“Yang paling penting sebetulnya adalah Kemdiktisaintek ini sudah pernah punya perhitungan nggak sebenarnya SDM apa sih yang diperlukan oleh Indonesia? Melalui prodi apa itu disiapkan? Prodi yang ada sekarang itu memadai atau tidak? Berlebih atau tidak?” kata Ledia dalam keterangan resminya, Kamis (23/7).
DPR Pastikan Perpres Ojol Segera Rampung, Tinggal Finalisasi
Anggota DPR: Indonesia Harus Perkuat Diplomasi Hadapi Konflik Timur Tengah
Legislator Minta Polisi Hentikan Kasus Penjual BBM Eceran di Way Kanan
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menilai, desain kebutuhan SDM nasional penting agar pendirian perguruan tinggi maupun pembukaan program studi baru benar-benar selaras dengan arah pembangunan nasional.
“Artinya itu sebagai bagian dari desain SDM ke depan. Sehingga ketika kemudian ada pendirian perguruan tinggi baru sekalipun sudah dalam kerangka desain tersebut,” ujarnya.
Dia juga menyoroti belum rampungnya penyusunan Rencana Induk Riset Nasional yang dinilainya dapat menjadi pijakan dalam memetakan kebutuhan SDM Indonesia pada masa mendatang.
“Kita belum menyelesaikan Rancangan Undang-Undang tentang Rencana Induk Riset. Kalau kita sudah punya Rencana Induk Riset, kita jadi tahu SDM apa yang diperlukan dan bagaimana proporsi yang diperlukan,” katanya.
Menurut Ledia, tanpa perencanaan yang terintegrasi, pembukaan program studi berpotensi lebih didorong oleh kepentingan finansial perguruan tinggi dibandingkan kebutuhan bangsa.
“Prodi-prodi itu cenderung memaksa dibuka karena dia akan menjadi income bagi perguruan tingginya,” ucapnya.
Karena itu, Ledia meminta Kemdiktisaintek menjelaskan apakah peta kebutuhan SDM nasional tersebut sudah tersedia. Jika belum, ia meminta kementerian segera menyusun perencanaan tersebut sebagai dasar pengambilan kebijakan pendidikan tinggi.
Selain itu, Ledia juga menyinggung persoalan beasiswa dosen yang melanjutkan pendidikan ke jenjang magister. Menurutnya, persoalan pendanaan beasiswa tersebut terus berulang dan belum mendapat solusi yang memadai.
“Cerita beasiswa dosen yang terlunta-lunta itu kan berulang terus ya. Dari 2017 saya di Komisi X terus-terusan. Nih ceritanya begitu,” ujarnya.
Ia mencontohkan adanya mahasiswa program magister yang hanya menerima beasiswa pada semester pertama, padahal sudah terlanjur pindah domisili untuk mengikuti perkuliahan.
Ledia menegaskan, apabila kebutuhan SDM telah dirancang sejak awal, pemerintah dapat menghitung kebutuhan pendidikan lanjutan beserta skema pembiayaannya secara lebih terukur.
“Kalau itu bagian dari desain SDM tadi, dari awal mereka sudah tahu, oh iya saya harus S2 tapi negara nggak punya uang buat membiayai saya. Berarti saya harus mencari beasiswa dari tempat lain,” tutupnya.