Selasa, 21/07/2026 14:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti maraknya penyebaran informasi palsu dan konten manipulatif di ruang digital yang diduga sengaja diproduksi untuk mendiskreditkan DPR RI.
Menurutnya, fenomena tersebut berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap lembaga negara sekaligus mengancam persatuan bangsa.
Hal itu disampaikan Puan saat menutup Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7). Rapat dipimpin Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.
Pelibatan Aparat dalam Pengawasan Pajak Jangan Sampai Timbulkan Rasa Takut
Puan: DPR Kawal Antisipasi El Nino hingga Evaluasi Program Magang Dokter
Pimpinan DPR Persilakan Komisi III Bahas RUU Perampasan Aset di Masa Reses
Dalam pidatonya, Puan menyinggung berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari ketidakpastian ekonomi global hingga dinamika di ruang digital yang dinilai semakin memengaruhi kehidupan berbangsa.
“Ketidakpastian ekonomi global menguji ketahanan fiskal dan moneter Indonesia. Di dalam negeri, masyarakat mencermati berbagai persoalan, mulai dari kualitas pelayanan publik, penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, hingga perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujar Puan.
Ia mengatakan derasnya arus informasi di media digital telah memicu meningkatnya disinformasi dan polarisasi, sehingga batas antara kritik yang membangun dan provokasi yang memecah belah semakin kabur.
“Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI,” katanya.
Politikus PDIP ini menyebut sejumlah contoh hoaks yang belakangan beredar, di antaranya kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan maupun anggota DPR, informasi keliru yang menyebut DPR menolak pembahasan RUU Perampasan Aset, hingga penggunaan video lama yang diberi narasi baru sehingga menyesatkan publik.
Menurutnya, narasi semacam itu berupaya mempertentangkan DPR dengan rakyat sehingga berpotensi mengikis kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan.
“Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,” tegasnya.
Puan menilai kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat sekaligus strategi komunikasi negara yang lebih efektif untuk membangun kepercayaan publik.
“Sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi,” ujarnya.
Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa kembali memperkuat semangat persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia.
“Bersatu dalam membangun Indonesia dan memastikan bahwa kemajuan bangsa dapat dirasakan oleh seluruh rakyat, bukan hanya oleh sebagian kecil kelompok,” kata Puan.
Menurut Puan, menjaga persatuan nasional tidak berarti menutup ruang kritik terhadap pemerintah maupun lembaga negara. Sebaliknya, kritik harus diarahkan untuk memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Di akhir pidatonya, Puan mengapresiasi kinerja seluruh anggota DPR selama masa persidangan dan mengingatkan pentingnya masa reses sebagai momentum untuk menyerap aspirasi masyarakat.
“Saatnya kita memasuki masa reses untuk menyapa, mendengarkan dan menyerap aspirasi rakyat, menjelaskan tugas-tugas konstitusional yang telah dilaksanakan DPR RI, serta mempersatukan rakyat dalam semangat gotong royong untuk membangun kemajuan Indonesia,” tuturnya.
DPR RI akan memasuki masa reses mulai 22 Juli hingga 13 Agustus 2026 sebelum kembali memasuki masa persidangan berikutnya.