Jum'at, 17/07/2026 13:42 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKB Elpisina mendesak PT Pertamina segera menormalkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Sumatera Utara yang mengalami kelangkaan, seperti Kota Medan, Deli Serdang, Binjai, dan Langkat.
Menurutnya, antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) telah mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat serta memicu inefisiensi logistik di daerah.
Elpisina menilai kelangkaan Biosolar, Pertalite, hingga Pertamax yang berlangsung dalam beberapa waktu terakhir tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Kondisi tersebut, kata dia, memaksa masyarakat mengantre berjam-jam tanpa kepastian ketersediaan BBM.
Komisi IX Apresiasi Kinerja KemenP2MI, Dorong Penguatan Pemberantasan TPPO
DPR Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi
Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus
“Kami meminta Pertamina segera bertindak cepat mengatasi kelangkaan BBM. Kondisi ini sudah berlangsung terlalu lama dan tidak boleh terus dibiarkan. Pertamina harus memastikan pasokan dan distribusi BBM kembali normal tanpa kendala sehingga masyarakat dapat beraktivitas seperti biasa,” kata Elpisina dalam keterangan resminya dikutip, Jumat (17/7).
Ia menilai krisis BBM tersebut tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak langsung terhadap pendapatan pengemudi angkutan umum, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor pertanian yang bergantung pada kelancaran pasokan energi.
Selain meminta percepatan normalisasi distribusi, Elpisina juga mendesak Pertamina menyampaikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab kelangkaan BBM yang terjadi.
Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui apakah persoalan tersebut disebabkan gangguan distribusi, kendala infrastruktur, terbatasnya pasokan dari hulu, atau faktor lainnya. Transparansi dinilai penting untuk mencegah munculnya spekulasi maupun aksi panic buying.
“Pertamina perlu menjelaskan secara terbuka apa yang menjadi akar persoalan, apakah disebabkan gangguan distribusi, kendala pasokan, persoalan infrastruktur, maupun faktor lainnya. Penjelasan yang transparan merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Elpisina meminta pemerintah bersama Pertamina menjadikan peristiwa kelangkaan BBM di Sumatera Utara sebagai momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi energi nasional.
Ia menegaskan pelayanan energi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi daerah. Karena itu, menurutnya, gangguan distribusi yang terus berulang tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa.
“Kelangkaan BBM tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang biasa. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat, stabilitas ekonomi daerah, dan kepercayaan publik terhadap pelayanan energi nasional,” katanya.