Selasa, 14/07/2026 13:52 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menegaskan DPR berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset pada 2026.
Menurut dia, beleid tersebut masih menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
“Ini kan prioritas di tahun 2026 dan tentu karena ini prioritas 2026, kita akan berupaya maksimal di tahun ini kita selesaikan,” kata Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7).
Sari Yuliati: Pembahasan RUU Perampasan Aset Berjalan, Hoaks DPR Menolak
DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset Melalui Serapan Aspirasi Publik
Legislator Dorong Pembentukan Badan Khusus Kelola Aset Rampasan
Saan sekaligus membantah narasi yang beredar di media sosial yang menyebut DPR menolak pengesahan RUU Perampasan Aset.
Ia menegaskan informasi tersebut tidak benar karena hingga kini pembahasan RUU tersebut tetap berjalan sesuai agenda legislasi.
Menurut dia, Komisi III DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai elemen masyarakat melalui forum rapat dengar pendapat umum (RDPU) agar substansi RUU semakin komprehensif.
“Masukan sebanyak-banyaknya dari masyarakat itu penting. Ketika pembahasan dengan bahan-bahan yang lengkap dari masyarakat, diharapkan RUU Perampasan Aset ini menjadi lebih sempurna lagi,” ujarnya.
Saan mengatakan penyusunan RUU Perampasan Aset merupakan wujud komitmen bersama antara pemerintah dan DPR dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi melalui perangkat hukum yang lebih efektif.
Sebelumnya, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman juga memastikan pembahasan RUU Perampasan Aset masih berlangsung dan tidak pernah dihentikan.
“Tidak benar kalau ada hoaks di media, kebanyakan dari akun anonim, mengatakan DPR menolak pengesahan RUU Perampasan Aset,” kata Habiburokhman saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senin (13/7).
Habiburokhman menegaskan Komisi III terus membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan RUU tersebut agar regulasi yang dihasilkan memiliki landasan yang kuat dan mampu menjawab kebutuhan pemberantasan korupsi di Indonesia.