Sabtu, 04/07/2026 19:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sekelompok pemukim Israel menyita sebuah rumah yang sedang dibangun oleh Warga Palestina, Mohammad Salameh di Tepi Barat yang sedang diduduki Israel.
Salameh, begitu ia disapa, menuturkan bahwa rumah yang sedang ia bangun seharusnya diberikan kepada keluargannya.
Tempat itu akan seharusnya diberikan kepada putranya yang baru saja bertunangan untuk memulai kehidupan pernikahan. Namun, sebelum pembangunannya selesai, sekelompok pemukim Israel justru menyita properti tersebut.
Melansir dari Arabnews, Sebuah video yang direkam awal pekan ini dan telah diverifikasi oleh Reuters menunjukkan setidaknya enam pemukim bergerak di atas atap rumah berlantai dua tersebut, yang terletak di bawah sebuah bukit terdekat.
Jumlah Korban Jiwa di Gaza Lampaui 73 Ribu Jiwa Sejak Oktober 2023
Tentara dan Pemukim Israel Lukai Warga Palestina di Dekat Hebron
Total Korban Tewas di Gaza Kini Mencapai 72.938 Orang
Salameh mengatakan bahwa aduan yang diajukan ke militer dan kepolisian Israel tidak membuahkan hasil. Kini ia khawatir rumahnya—yang seperti banyak rumah lainnya di wilayah Palestina, dikelilingi oleh pemukiman Israel dan pos-pos terdepan yang lebih kecil—akan hilang selamanya. Rumah-rumah lain di area tersebut juga bisa mengalami nasib yang sama, ujarnya.
"Hanya Tuhan yang tahu, jika ada hukum dan ketertiban maka mereka akan pergi," kata Salameh. "Jika mereka berhasil mengambil satu rumah, maka yang lain akan menyusul." Reuters tidak dapat menghubungi para pemukim tersebut untuk meminta komentar. Salah satu dari mereka terlihat sedang berjalan di atap rumah tersebut pada hari Kamis.
Militer Israel menyatakan telah menerima laporan mengenai rumah itu awal pekan ini dan bahwa "para tentara tiba di lokasi dan bertindak cepat untuk membubarkan kerumunan." Pihak militer tidak memberikan komentar terkait keberadaan para pemukim yang masih terus bertahan di dalam rumah tersebut.
Militer menambahkan bahwa penegakan hukum terkait tindakan yang dilakukan oleh pemukim Israel di Tepi Barat merupakan tanggung jawab pihak kepolisian Israel, yang sejauh ini tidak menanggapi permintaan komentar.
Penyitaan tanah Palestina oleh para pemukim telah lama menjadi bagian dari realitas kehidupan di Tepi Barat, tempat di mana sekitar 500.000 warga Israel tinggal di antara kurang lebih 3 juta warga Palestina. Selama bertahun-tahun, warga Palestina melaporkan adanya kerusakan lahan pertanian, vandalisme, dan serangan yang berkaitan dengan perluasan pemukiman.
Sebuah penyelidikan PBB melaporkan bulan lalu bahwa serangan pemukim Israel terhadap desa-desa dan lahan pertanian Palestina telah melonjak sejak tahun 2023, meningkat hingga 130 persen. Warga Jalud, desa tempat tinggal Salameh, mengatakan insiden pekan ini menandai eskalasi mengkhawatirkan lainnya karena para pemukim menyita sebuah rumah yang masih dalam proses pembangunan.
"Mereka sekarang telah bergerak turun hingga jarak tidak lebih dari 100 meter dari rumah terakhir di Jalud, yang juga merupakan rumah yang sedang dibangun milik seorang warga," kata Raed Al-Hajj Mohammad, kepala dewan desa setempat.
Jalud telah menghadapi lima serangan besar dari pemukim, ujarnya, termasuk pembakaran rumah, kerusakan kendaraan, dan pencabutan pohon-pohon.
Sebagian besar negara dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menganggap pemukiman Israel di Tepi Barat sebagai tindakan ilegal di bawah hukum internasional, dengan mengacu pada larangan Konvensi Jenewa Keempat tentang pemindahan populasi sipil ke wilayah pendudukan.
Israel menolak posisi tersebut dengan alasan bahwa Tepi Barat adalah wilayah yang disengketakan, di mana keberadaan umat Yahudi telah ada di sana selama ribuan tahun. Di sisi lain, Palestina menganggap Tepi Barat, bersama dengan Gaza dan Yerusalem Timur, sebagai bagian dari negara Palestina masa depan.
Pembangunan pemukiman dan kekerasan pemukim telah lama menjadi salah satu hambatan terbesar dalam upaya perdamaian antara Israel dan Palestina. Bahkan sekutu paling setia Israel, termasuk Amerika Serikat, telah mengecam tindakan para pemukim tersebut. Meskipun demikian, perluasan pemukiman justru semakin dipercepat di bawah pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, yang bergantung pada partai-partai garis keras pro-pemukiman untuk mempertahankan mayoritas parlementernya.
Bagi Salameh, sengketa ini terasa sangat menyakitkan secara personal. Pembangunan rumah tersebut sempat mandeg setelah perang Gaza meletus pada 2023, di mana putranya tidak bisa mendapatkan pekerjaan dan keuangan keluarga mereka menjadi tertekan.
"Tetangga dekat kami telah membangun rumah berlantai dua, yang kemungkinan besar juga akan mereka ambil. Jika kami kehilangan rumah ini, mereka juga akan kehilangan rumah mereka," ujarnya.