Rabu, 01/07/2026 14:37 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra berharap Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk semakin memperkuat penegakan hukum yang adil, profesional, dan tanpa pandang bulu.
Menurut Tandra, prinsip equality before the law atau kesamaan di hadapan hukum harus terus menjadi pegangan utama Polri dalam menjalankan tugasnya.
“Saya berharap Korps Bhayangkara senantiasa menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan, menegakkan keadilan serta makin profesional, modern, transparan, dan dicintai seluruh rakyat Indonesia,” kata Tandra dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7).
Putusan MK soal Pilkada Langsung Harus Jadi Titik Perbaikan Demokrasi
Pengesahan UU Masyarakat Adat Jadi Kunci Putus Mata Rantai Konflik Agraria
Legislator PKS: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP
Dia menilai keberhasilan Polri saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga dari keberanian menuntaskan berbagai kasus besar yang menjadi perhatian publik.
Menurut Tandra, pemberantasan judi online, peredaran narkoba, kejahatan siber, hingga berbagai bentuk kejahatan terorganisasi menjadi tolok ukur profesionalisme institusi kepolisian di mata masyarakat.
“Polri dihadapkan pada tantangan baru berupa perkembangan teknologi digital, maraknya kejahatan siber, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), kejahatan lintas negara hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa,” ujarnya.
Karena itu, legislator Fraksi Partai Golkar tersebut mendorong Polri terus meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), memperkuat profesionalisme, serta membangun kolaborasi yang lebih erat dengan seluruh elemen masyarakat.
Di sisi internal, Tandra menekankan pentingnya penguatan pengawasan terhadap kode etik serta peningkatan kesejahteraan personel, terutama mereka yang berada di garis depan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia menilai momentum HUT Ke-80 Bhayangkara menjadi titik balik yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja kepolisian di tengah dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi yang semakin kompleks.
Sejalan dengan hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto dalam upacara peringatan Hari Bhayangkara Ke-80 di Satuan Latihan (Satlat) Brimob, Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan secara adil dan tidak boleh dijadikan alat kepentingan kelompok tertentu maupun kepentingan politik.
“Hukum harus menjadi tempat berlindung bagi mereka yang lemah. Hukum tidak boleh tajam ke bawah, tumpul ke atas. Hukum tidak boleh menjadi alat mereka-mereka yang punya uang,” tegas Prabowo.
Menurut Tandra, pesan Presiden tersebut menjadi pengingat bahwa kepercayaan publik terhadap Polri akan semakin kuat apabila penegakan hukum dilakukan secara konsisten, berkeadilan, dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang maupun status sosial.