Jum'at, 19/06/2026 16:32 WIB
Jenewa, Jurnas.com - Pemerintah Swiss secara resmi mengonfirmasi bahwa rencana perundingan damai antara Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di resor Burgenstock pada Jumat (19/6), dipastikan batal terlaksana.
Pembatalan mendadak ini terjadi setelah Wakil Presiden AS, JD Vance, membatalkan rencana penerbangannya menuju Jenewa, yang sekaligus memperpanjang ketidakpastian global mengenai prospek gencatan senjata jangka panjang di Timur Tengah.
Meskipun pihak Gedung Putih berdalih bahwa pembatalan disebabkan oleh masalah logistik yang rumit, laporan dari berbagai sumber diplomatik mengindikasikan adanya motif politis yang jauh lebih mendalam.
Saluran televisi pan-Arab Al-Mayadeen melaporkan bahwa Iran sengaja menunda pengiriman delegasinya ke Swiss sebagai bentuk protes atas langkah militer Israel yang terus membombardir wilayah Lebanon, dan dinilai secara terang-terangan melanggar prinsip penghormatan kedaulatan dalam draf kesepakatan damai.
Panel Surya Laris Manis imbas Perang, China Menang Banyak
Israel Lobi AS demi Lanjutkan Operasi Militer di Lebanon
Daftar Lengkap 14 Poin Perjanjian AS dan Iran yang Resmi Diteken
"Seorang pejabat senior Amerika memberi tahu saya bahwa salah satu alasan penundaan perjalanan ini kemungkinan adalah klaim Iran terkait situasi di Lebanon," ungkap reporter Axios, Barak Ravid, melalui sebuah unggahan di media sosialnya.
Krisis ini diperparah oleh sikap Israel yang sengaja menjauhkan diri dari kesepakatan bilateral AS-Iran tersebut, karena merasa tidak dilibatkan dalam proses perundingan.
Otoritas militer Israel menegaskan tidak akan menghentikan operasi tempurnya melawan kelompok militer Hizbullah, bahkan merilis peta baru yang memperluas zona pendudukan militer mereka di Lebanon selatan. Serangan udara terbaru pada Jumat dilaporkan kembali menewaskan sedikitnya 15 orang.
Di sisi domestik, pembatalan perundingan ini langsung memicu pergolakan politik di Washington. Sejumlah sekutu Presiden Donald Trump dari Partai Republik di Kongres mulai mempertanyakan komitmen sang presiden dalam memimpin perang yang telah menelan 7.000 korban jiwa ini.
Trump dikritik telah memberikan terlalu banyak konsesi ekonomi dan hukum kepada pihak Teheran, demi segera mengakhiri perang demi kepentingan politik menjelang pemilu sela pada November mendatang.
Alih-alih memenuhi janji kampanye untuk memaksa Iran melakukan penyerahan diri tanpa syarat, memorandum yang ditandatangani Trump justru memberikan keringanan sanksi ekonomi, pencairan aset bernilai puluhan miliar dolar, serta izin ekspor minyak mentah bagi Iran.
Menanggapi situasi tersebut, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei bahkan menyindir bahwa Trump menandatangani kesepakatan damai ini atas dasar keputusasaan, dan menegaskan bahwa Iran berada dalam posisi tawar yang jauh lebih kuat setelah berhasil mempertahankan diri dari serangan negara adidaya dan tetap memegang kendali atas jalur strategis Selat Hormuz.