Rabu, 17/06/2026 18:11 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menginstruksikan seluruh Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) untuk membuka ruang dialog dengan kalangan mahasiswa terkait berbagai program prioritas pemerintah.
Wakil Ketua Umum DPP PKB Faisol Riza mengatakan langkah tersebut merupakan respons atas maraknya demonstrasi mahasiswa dalam beberapa waktu terakhir, termasuk munculnya tuntutan agar pemerintah menghentikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Wamenperin: Industri Tekstil Kokoh Hadapi Gejolak Rupiah dan Pasar Modal
Wamenperin: Industri Tekstil Kokoh Hadapi Gejolak Rupiah dan Pasar Modal
Mendes Harap Rekomendasi Munas Papdesi Sukseskan Program Prioritas Presiden
“PKB melihat kritik terhadap MBG dan KDMP sebagai pesan kepada pemerintah bahwa selama hampir 1,5 tahun ini, program ketahanan pangan, pembangunan generasi unggul, dan penguatan perekonomian rakyat belum tersampaikan secara merata kepada kalangan mahasiswa,” ujar Faisol dalam keterangannya, Rabu (17/6).
Menurutnya, mahasiswa merupakan kelompok intelektual yang memiliki peran penting dalam mengawal jalannya demokrasi. Karena itu, dialog dinilai menjadi cara yang tepat untuk membangun pemahaman yang lebih komprehensif mengenai berbagai program pemerintah.
“PKB percaya bahwa kita semua, termasuk teman-teman mahasiswa, dapat memahami substansi program pemerintah adalah kebutuhan kita bersama saat ini,” katanya.
Faisol menegaskan, instruksi tersebut juga merupakan bagian dari tanggung jawab PKB sebagai partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sebagai bagian dari koalisi pemerintahan, PKB wajib menjelaskan secara substansial program-program prioritas Presiden Prabowo Subianto,” ujarnya.
Lebih lanjut, Faisol meminta agar forum-forum dialog yang digelar berlangsung secara terbuka dan memberi ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik maupun masukan terhadap pelaksanaan program pemerintah.
“Kami yakin gen Z yang sekarang banyak menjadi mahasiswa memiliki pandangan-pandangan konstruktif yang bisa membantu pemerintah menyempurnakan pelaksanaan program-program tersebut,” katanya.
Meski demikian, Faisol mengakui masih terdapat berbagai persoalan dalam implementasi sejumlah program pemerintah. PKB, kata dia, tidak menutup mata terhadap laporan penyimpangan maupun pelanggaran hukum yang terjadi di lapangan.
“Dari sisi tata kelola dan teknokrasinya, tentu membutuhkan banyak sekali pembenahan dan penyempurnaan. Kemudian ditahannya pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) beberapa waktu lalu juga membuktikan pemerintah tidak menutup mata atas pelanggaran hukum. Kami terus mengawasi serta mengawalnya hingga semua dapat dilaksanakan transparan sesuai aturan hukum,” pungkasnya.