Rabu, 03/06/2026 13:55 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa frekuensi kunjungan luar negeri yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto tidak dapat diukur dengan jumlah perjalanan semata, melainkan harus disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan perkembangan situasi geopolitik global yang terus berubah.
Menurut Dasco, dinamika hubungan internasional saat ini menuntut pemerintah memiliki strategi yang fleksibel dalam menjalankan diplomasi dan membangun kerja sama dengan berbagai negara.
“Presiden mempunyai strategi-strategi yang tentunya tidak bisa dibatasi dengan jadwal harus sekian kali atau harus sekian kali. Karena itu dinamis,” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (3/6).
Kantor BGN Digeledah, Pimpinan DPR: Serahkan ke Penegak Hukum
Bahas RUU Pemilu, Dasco Pastikan Komisi II Segera Gelar Partisipasi Publik
DPR Lembur Tuntaskan UU P2SK, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna
Ia menjelaskan, perkembangan geopolitik dunia saat ini turut memengaruhi berbagai sektor di dalam negeri, sehingga pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang adaptif dalam merancang hubungan luar negeri.
Karena itu, lanjut Dasco, kebijakan kunjungan kenegaraan maupun diplomasi internasional harus dipandang dari sisi substansi dan kepentingan nasional yang ingin dicapai, bukan sekadar frekuensi perjalanan.
Meski demikian, Dasco menilai kritik dan masukan terkait substansi kebijakan luar negeri tetap penting untuk disampaikan sebagai bahan pertimbangan pemerintah.
“Kalau ada masukan yang substansial terkait bagaimana menghadapi dinamika geopolitik, tentu itu perlu menjadi perhatian dan pertimbangan pemerintah,” ujarnya.
Namun, ia menilai kritik yang hanya menyoroti jumlah atau durasi kunjungan luar negeri kurang menyentuh persoalan yang lebih mendasar. Menurutnya, Presiden selama ini juga menjalankan kunjungan secara efektif dan seperlunya sesuai agenda yang dibutuhkan.
“Pembatasan-pembatasan, apalagi yang berkaitan dengan jumlah dan waktu kunjungan, saya pikir itu tidak substantif,” tegasnya.
Dasco juga menjelaskan bahwa dalam situasi tertentu Presiden dapat melakukan perjalanan luar negeri secara mendadak untuk merespons perkembangan internasional yang membutuhkan keputusan atau kehadiran segera.
“Kalau ada perjalanan yang sifatnya mendadak, itu karena memang ada situasi tertentu yang mengharuskan Presiden segera berangkat,” katanya.
Ia mengajak seluruh pihak untuk memberikan kritik dan saran yang berfokus pada substansi kebijakan agar dapat memberikan kontribusi positif bagi pengambilan keputusan pemerintah.
Sebelumnya, mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyampaikan sejumlah catatan terkait aktivitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo. Beberapa aspek yang disorot antara lain pembiayaan perjalanan dinas, jumlah anggota rombongan, transparansi jadwal kunjungan, frekuensi kunjungan ke berbagai negara dalam kurun waktu 1,5 tahun, hingga usulan agar pertemuan dengan kepala negara lain lebih banyak dilakukan melalui forum-forum internasional.
Menanggapi hal tersebut, Dasco menegaskan bahwa ruang kritik tetap terbuka, namun pemerintah juga memerlukan keleluasaan untuk menjalankan strategi diplomasi yang dinamis sesuai perkembangan situasi global dan kepentingan nasional Indonesia.