Selasa, 19/05/2026 21:25 WIB
Juba, Jurnas.com - Lembaga bantuan medis asal Prancis, Medecins Sans Frontieres (MSF), menuding pemerintah Sudan Selatan sengaja memblokir akses kemanusiaan ke wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pihak oposisi.
MSF juga menyatakan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata di negara miskin tersebut telah mengeksploitasi bantuan kemanusiaan demi kepentingan politik dan militer mereka.
Bentrokan antara militer pemerintah dan para pejuang yang setia kepada Wakil Presiden Pertama yang ditahan, Riek Machar dari faksi Tentara Pembebasan Rakyat Sudan-dalam-Oposisi (SPLA-IO), melonjak tajam sejak tahun lalu. Kondisi ini memaksa puluhan ribu warga sipil untuk mengungsi dari rumah mereka di wilayah-wilayah yang dikendalikan oleh oposisi.
Dalam laporan resminya, MSF memaparkan bahwa mereka telah mengamati adanya tren yang mengkhawatirkan terkait pemblokiran akses, surat-surat paksaan yang dikirim berulang kali, hingga perintah evakuasi oleh Pemerintah Sudan Selatan yang ditujukan kepada warga sipil dan organisasi kemanusiaan di lokasi-lokasi yang diperebutkan maupun yang dikuasai SPLA-IO.
“Pada saat yang sama, bantuan sedang diinstrumentalisasi untuk tujuan militer dan politik oleh semua pihak dalam konflik. Upaya untuk memaksa LSM memindahkan bantuan ke dan dari daerah tertentu telah merampas bantuan yang menyelamatkan jiwa dari seluruh komunitas,” tulis pernyataan resmi MSF dikutip dari Reuters pada Selasa (19/5).
Reuters juga melaporkan bahwa panggilan telepon yang ditujukan kepada juru bicara tentara maupun pemerintah Sudan Selatan tidak mendapatkan jawaban, dan mereka juga belum berhasil menghubungi juru bicara dari kubu SPLA-IO untuk meminta keterangan lebih lanjut.
MSF mengungkapkan bahwa rangkaian serangan yang menyasar fasilitas-fasilitas medis, termasuk pengeboman terhadap dua rumah sakit pada Mei 2025 dan Februari tahun ini, telah mengakibatkan sekitar 762.000 orang kehilangan akses terhadap layanan kesehatan.
Dalam insiden pengeboman pada Februari lalu yang menghantam sebuah rumah sakit di negara bagian Jonglei timur, pasukan pemerintah Sudan Selatan merupakan satu-satunya pihak bersenjata di negara tersebut yang memiliki kapasitas untuk melakukan serangan udara.
Lonjakan kekerasan yang terjadi termasuk laporan adanya pembantaian warga sipil oleh tentara pemerintah, pejuang oposisi, serta milisi sekutu, memicu peringatan keras dari Kepala Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk, pada awal tahun ini bahwa negara tersebut sedang berada di titik yang berbahaya.