Minggu, 17/05/2026 14:03 WIB
Riyadh, Jurnas.com - Otoritas keamanan Arab Saudi berhasil menjaring 9.576 orang dalam kurun waktu satu minggu akibat terbukti melanggar berbagai peraturan terkait izin tinggal (residency), ketenagakerjaan, dan keamanan perbatasan.
Tindakan tegas ini merupakan bagian dari operasi nasional yang terus digencarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi, guna menertibkan warga asing ilegal serta menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri.
Berdasarkan data statistik resmi yang dirilis oleh pihak berwenang, rincian pelanggaran tersebut mencakup 4.865 orang yang ditahan atas kasus pelanggaran hukum izin tinggal.
Sementara itu, 3,319 orang lainnya diamankan karena mencoba melintasi perbatasan negara secara ilegal, dan sebanyak 1.392 orang tersandung masalah terkait regulasi ketenagakerjaan (labor laws).
Dari total sekitar 1.500 individu yang tertangkap basah saat mencoba menyusup masuk ke wilayah Kerajaan Arab Saudi secara ilegal, laporan menunjukkan mayoritas pelaku didominasi oleh warga negara asing tertentu.
Sebanyak 60 persen di antaranya merupakan warga negara Etiopia, 38 persen berkebangsaan Yaman, dan 2 persen sisanya berasal dari berbagai negara lainnya, sebagaimana dikutip dari Arab News pada Minggu (17/5)0.
Selain itu, pos penjagaan perbatasan juga berhasil mencegat 58 orang yang mencoba keluar dari Arab Saudi menuju negara tetangga secara ilegal. Pihak kepolisian pun turut menahan 12 orang yang terbukti terlibat langsung dalam sindikat transportasi serta penyediaan tempat penampungan bagi para pelanggar hukum tersebut.
"Setiap orang yang terbukti memfasilitasi masuknya imigran ilegal ke wilayah Kerajaan, termasuk menyediakan transportasi dan tempat tinggal, dapat menghadapi hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun dan denda hingga 1 juta Rial Saudi, disertai penyitaan kendaraan dan properti yang digunakan," ujar Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi.
Guna mendukung efektivitas operasi kebersihan siber dan imigrasi ini, pemerintah Arab Saudi mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap adanya kecurigaan atau indikasi pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.