Rabu, 13/05/2026 07:31 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memberikan apresiasi dan dukungan penuh kepada Polri atas keberhasilan pengungkapan perjudian online (judol) jaringan internasional yang melibatkan 320 warga negara asing dari berbagai negara.
Ia menegaskan, kasus ini menjadi ancaman serius bagi masyarakat dan ketahanan sosial nasional. Langkah tegas ini, tambahnya, menunjukkan komitmen Polri dalam menegakkan hukum secara profesional serta hadir melindungi masyarakat dari dampak destruktif perjudian online yang merusak moral, ekonomi keluarga, hingga masa depan generasi muda.
“Pemberantasan perjudian online juga sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat reformasi hukum, menjaga stabilitas keamanan nasional, serta menciptakan ruang digital yang sehat dan produktif bagi masyarakat Indonesia,” kata Habiburokhman kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (12/5).
Komisi III DPR RI, jelasnya, memandang bahwa praktik perjudian online bukan lagi kejahatan konvensional, melainkan telah berkembang menjadi kejahatan terorganisir dan lintas negara yang memanfaatkan teknologi digital, melibatkan aliran dana besar, serta berpotensi menimbulkan tindak pidana lain seperti pencucian uang dan penipuan. Oleh karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, konsisten, dan menyeluruh.
Ketua DPR: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sarang Judi Online
Apresiasi Bareskrim, Rudianto Lallo: Bongkar Sindikat Judol Internasional
Komisi III: Tidak Ada yang Kebal Hukum Kasus Konten Rasis
“Kami mendorong Polri untuk terus menindak para pelaku utama, bandar, operator, maupun pihak-pihak yang memfasilitasi aktivitas perjudian online tanpa pandang bulu,” tegas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berkesinambungan agar memberikan efek jera serta memutus mata rantai praktik perjudian online di Indonesia.
“Kami juga mendorong penguatan sinergi antar kementerian dan lembaga, termasuk pengawasan terhadap sistem keuangan, keimigrasian, dan ruang siber nasional, guna mencegah Indonesia dijadikan basis operasional kejahatan digital internasional,” pungkasnya.