Komisi X Dorong Kemudahan Sertifikasi Dosen PTS di NTT

Kamis, 23/04/2026 13:01 WIB

Jakarta, Jurnas.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mendorong percepatan proses sertifikasi dosen bagi perguruan tinggi swasta (PTS), khususnya di Nusa Tenggara Timur.

Hal tersebut disampaikan Lalu Hadrian saat pertemuan Komisi X dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan PTS di Universitas Nusa Cendana (Undana). Pertemuan ini dalam rangka menyikapi aspirasi kampus swasta yang meminta kemudahan dalam proses sertifikasi dosen.

Menurutnya, Komisi X DPR RI berharap birokrasi dalam pengurusan sertifikasi dosen tidak dipersulit apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi.

“Ya itu juga menjadi harapan kami di Komisi X, birokrasinya jangan dipersulit. Ketika semua persyaratannya sudah dipenuhi maka silakan dipercepat prosesnya tanpa berlama-lama,” ujar Lalu Hadrian di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Rabu (22/4).

Ia menegaskan, apabila dosen telah memenuhi ketentuan administratif, maka proses penerbitan sertifikasi seharusnya segera dilakukan tanpa hambatan yang tidak perlu.

“Tanpa mencari alasan segala macam. Ketika mereka sudah memenuhi persyaratan secara administratif, maka silakan dikeluarkan,” katanya.

Lalu Hadrian menilai percepatan sertifikasi dosen penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perguruan tinggi, terutama di daerah. Selain menjadi bentuk pengakuan profesionalisme tenaga pendidik, sertifikasi dosen juga berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu memastikan akses yang setara bagi dosen di PTN maupun PTS dalam memperoleh sertifikasi, termasuk bagi kampus-kampus di wilayah timur Indonesia seperti NTT.

Pertemuan tersebut menjadi forum penyampaian berbagai aspirasi dunia pendidikan tinggi di NTT kepada Komisi X DPR RI, mulai dari beasiswa, sarana prasarana, hingga peningkatan kualitas dosen.

TERKINI
KPK Pastikan Bongkar Peran Bos Maktour di Sidang Korupsi Kuota Haji Samin Tan Kasih Setoran ke Kepala KSOP untuk Loloskan Kapal Batubara KPK Cecar Khalid Basalamah terkait Pembahasan Pembagian Kuota Haji Iran Beri Pengecualian Tarif Selat Hormuz bagi Rusia