Selasa, 14/04/2026 20:39 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VIII DPR RI, KH Maman Imanulhaq, meminta agar wacana war ticket haji dihentikan sementara waktu. Hal ini dinilai tidak tepat di tengah persiapan penyelenggaraan ibadah haji yang tinggal menghitung waktu.
“Kita sedang memasuki fase krusial persiapan haji. Semua pihak seharusnya fokus pada kesiapan layanan jemaah, bukan justru memunculkan wacana baru yang berpotensi menimbulkan kebingungan di masyarakat,” ujar Kiai Maman saat Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Haji dan Umroh di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (14/4).
Menurutnya, wacana war ticket haji justru berisiko menciptakan persepsi ketidakadilan dalam sistem antrean haji yang selama ini sudah diatur secara ketat dan transparan. Ia menegaskan bahwa pengelolaan kuota haji harus tetap mengedepankan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan.
Kiai Maman menekankan bahwa persoalan yang jauh lebih substantif adalah bagaimana mempercepat antrean haji, khususnya bagi jemaah lanjut usia (lansia). Saat ini, banyak calon jemaah yang harus menunggu bertahun-tahun hingga akhirnya berangkat dalam kondisi fisik yang tidak lagi optimal.
DPR RI Pertegas Tambahan Biaya Haji Harus Ditanggung Negara
Komisi VIII Apresiasi Pembatalan Sekolah Daring: Pendidikan adalah Fondasi
Legislator PDIP Desak Kemenag Bayar TPG Guru Madrasah Sebelum Lebaran
“Kita harus jujur melihat realitas. Banyak jemaah lansia yang sudah menunggu lama, bahkan ada yang wafat sebelum sempat berangkat. Ini yang harus menjadi prioritas kebijakan,” tegasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat kebijakan afirmatif bagi lansia, di antaranya melalui penambahan kuota khusus lansia secara proporsional, optimalisasi skema prioritas keberangkatan berbasis usia dan masa tunggu, serta perbaikan sistem verifikasi agar benar-benar tepat sasaran.
Selain itu, Kiai Maman juga mengusulkan evaluasi menyeluruh terhadap sistem antrean haji nasional agar lebih adaptif, transparan, dan berkeadilan.
“Kebijakan haji bukan sekadar soal teknis keberangkatan, tetapi menyangkut keadilan sosial dan pelayanan ibadah. Negara harus hadir memastikan mereka yang paling membutuhkan mendapatkan prioritas,” tutupnya.
Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus mengawal kebijakan penyelenggaraan haji agar tetap berpihak pada kepentingan umat, khususnya kelompok rentan seperti lansia.