Sabtu, 21/03/2026 22:16 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Partai Golkar menyatakan dukungan terhadap imbauan pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi agar pejabat tidak menggelar open house Lebaran 2026 secara berlebihan.
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menilai kebijakan tersebut sebagai langkah positif, terutama dalam menghadapi dinamika geopolitik global yang turut berdampak pada kondisi dalam negeri.
“Imbauan ini sangat baik, apalagi di tengah situasi global yang memengaruhi ekonomi dan kondisi nasional kita,” ujar Ace di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Sabtu (21/3).
Pimpinan DPR Apresiasi Polri, Mudik 2026 Lancar dan Terkendali
Selama Angkutan Lebaran, 144 Ribu Orang Gunakan DAMRI Bandara
KAI Daop 1 Jakarta Catat Kedatangan Penumpang Hari Ini Capai 52 Ribu Orang
Ace menegaskan, perayaan Lebaran yang dilakukan secara sederhana tidak akan mengurangi makna silaturahmi. Sebaliknya, pendekatan tersebut justru mendorong masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola pengeluaran.
“Silaturahmi tetap terjaga, tapi di saat yang sama masyarakat juga diajak untuk hidup lebih efisien dan melakukan penghematan,” katanya.
Menurut dia, sikap sederhana dalam merayakan Lebaran juga mencerminkan kepedulian terhadap kondisi bangsa. Dengan mengedepankan kepentingan nasional, masyarakat diharapkan mampu menghadapi berbagai tantangan dengan lebih baik.
Lebih lanjut, Ace turut menyampaikan pesan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam momentum Idulfitri tahun ini. Ia menilai kehadiran Bahlil yang merayakan Lebaran di Fakfak, Papua Barat Daya, menunjukkan bahwa kebahagiaan Idulfitri dirasakan merata di seluruh penjuru Indonesia.
“Pak Bahlil ingin menunjukkan bahwa Lebaran tidak hanya dirayakan di pusat-pusat kota seperti Jakarta, tetapi juga di daerah-daerah lain, termasuk di Indonesia timur,” ujarnya.
Sebelumnya, Istana Kepresidenan melalui Mensesneg Prasetyo Hadi telah mengeluarkan surat edaran yang mengimbau para pejabat negara agar tidak menggelar open house secara berlebihan.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mendorong kesederhanaan dan empati di tengah kondisi yang dihadapi masyarakat.