Kamis, 19/03/2026 16:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan memanggil Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto terkait dugaan keterlibatan anggota TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus/" style="text-decoration:none;color:red;">Andrie Yunus.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menegaskan pemanggilan ini penting untuk memperjelas posisi institusi TNI dalam kasus yang menjadi sorotan publik tersebut.
“Dalam waktu dekat kami akan meminta keterangan Panglima TNI terkait keterlibatan anggotanya sebagai pelaku dalam kasus Andrie Yunus/" style="text-decoration:none;color:red;">Andrie Yunus,” kata Anis di Jakarta, Kamis (19/3).
Peringati 40 Hari Kasus Andrie Yunus, Prabowo Didesak Evaluasi Menhan
Komnas HAM Ungkap 14 Orang Terlibat Kasus Air Keras Andrie Yunus
Seorang Pria di Cengkareng Diduga Jadi Korban Penyiraman Air Keras
Selain itu, Komnas HAM juga menyoroti adanya perbedaan inisial pelaku yang dirilis oleh Mabes TNI dan Polri. Menurut Anis, hal ini perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kebingungan di publik.
Ia menjelaskan, dua inisial yang beredar, yakni BHC dan BHW, menurut Polri merujuk pada orang yang sama, meski menggunakan identitas berbeda.
“Ini tentu harus diluruskan, supaya terang benderang siapa sebenarnya pelaku dan bagaimana konstruksi perkaranya,” ujarnya.
Saat ini, Komnas HAM masih terus mendalami kasus tersebut dengan menjalin koordinasi intensif bersama Polda Metro Jaya. Anis menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah informasi penting, termasuk terkait tersangka dan alat bukti.
Lebih jauh, Komnas HAM menegaskan bahwa kasus ini seharusnya diproses melalui pengadilan umum, bukan peradilan militer.
Menurut Anis, hal itu penting untuk mencegah adanya perlakuan khusus atau impunitas terhadap pelaku, mengingat korban merupakan warga sipil dan peristiwa ini tidak berkaitan dengan tugas kedinasan militer.
“Tidak boleh ada privilege. Ini tindak pidana umum, korbannya sipil, dan tidak ada kaitannya dengan tugas militer. Maka harus diproses di peradilan umum,” tegasnya.
Komnas HAM pun memastikan akan terus mengawal kasus ini agar berjalan transparan dan akuntabel, sekaligus memastikan keadilan bagi korban tetap menjadi prioritas.