Jum'at, 13/03/2026 20:07 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sidang praperadilan penetapan Direktur PT Wana Kencana Mineral Lee Kah Hin sebagai dalam kasus kesaksian palsu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjelang akhir.
Pemohon, Lee Kah Hin dan termohon Polda Metro Jaya, diwakili para kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan kepada Hakim Tunggal Zaenal Arifin, Jumat siang, 13 Maret 2026.
Usai sidang yang berlangsung singkat, kuasa hukum pemohon, Rolas Sitinjak, meminta agar hakim memberikan keadilan bagi kliennya. “Kami berharap semoga keadilan di Republik ini masih ada. Kami optimistis,” kata Rolas.
Menurut Rolas, bila saksi yang dihadirkan jaksa bisa jadi tersangka dengan laporan semua orang, maka tak ada lagi yang mau jadi saksi
Praperadilan Lee Kah Hin, Ahli Pidana Ungkap Hak Tersangka dan Alat Bukti
Praperadilan Lee Kah Hin, Haris Azhar: Kasus ini Tidak Sesuai Prinsip HAM
Praperadilan Lee Kah Hin, Oegroseno: Laporan Informasi Domainnya Intelijen
”Bisa tak ada lagi yang mau jadi saksi.” kata Rolas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 13 Maret 2026.
Klien Rolas, Kah Hin adalah direktur perusahaan nikel yang punya lahan izin penambangan di Maluku Utara. Saat Oktober 2025, Kah Hin menjadi saksi Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Awwab Hafiz dan Marsel Bialembang. Keduanya adalah karyawan PT WKM yang dilaporkan pihak PT Position.
Sidang praperadilan pada Jumat siang, berlangsung singkat. Setelah menerima lembar kesimpulan kedua pihak, pemohon dan termohon praperadilan, Hakim Zaenal Arifin menyatakan putusan dibacakan pada Selasa depan.
Selama sidang sejak Senin 9 Maret hingga Jumat, 13 Maret, Lee Kah Hin diwakili kuasa hukum Maqdir Ismail, Rolas Sitinjak, dan Haris Azhar. Sementara Polda Metro Jaya diwakili bidang hukum AKP Indon dan Briptu Garindra.
Kah Hin jadi tersangka kesaksian palsu saat bersaksi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Oktober lalu. Bersama Eko Wiriatmoko, Direktur Utama WKM, Kahin dihadirkan jaksa untuk bersaksi di hadapan hakim, jaksa dan terdakwa Awwab dan Marsel.
Awwab dan Marsel dianggap bertanggung jawab atas pemasangan patok di lahan Izin Usaha Penambangan atau IUP PT WKM. Patok itu, menurut pihak PT Position, mengganggu kerjanya sebagai penyedia nikel di Indonesia Weda Bay Industrial Park atau IWIP, di Halmahera Timur, Maluku Utara.