Rabu, 24/05/2017 14:14 WIB
Jakarta – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendesak aparat penegak hukum segera menuntaskan kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Basewedan. Bahkan Komnas HAM mengaku sudah beberapa kali diminta untuk membuat Tim Gabungan Pencari Fahta (TGPF) untuk mempercepat pengusutan kasus tersebut.
Komisioner Komnas HAM, Siane Indriani mengatakan lambannya kepolisian menemukan dalang dan motif kasus tersebut disinyalir dapat menciptakan rasa takut di tengah-tengah masyarakat pegiat anti-korupsi.
“Kasus Novel baswedan itu bukan kasus biasa. Kami mendesak agar kepolisian lebih pro aktif dan melibatkan berabagai pihak,” ungkap Siane Indriani di kantor Komnas HAM Jakarta, Selasa (23/5).
Sebagaimana ketentuan UUD 1945 pasal 28i ayat 4, menyatakan bahwa pemerintah harus bertanggung jawab dalam perlindungan HAM. Berdasarkan ketentuan tersebut, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia merupakan tugas negara.
Terjaring OTT KPK, Harta Bupati Lombok Barat Capai Rp25,5 Miliar
KPK: OTT Bupati Lombok Barat Terkait Suap Sejumlah Proyek
KPK Tangkap 19 Orang dalam OTT Bupati Lombok Barat
Keyword : KPK Komnas HAM Novel Baswedan