Senin, 26/01/2026 13:38 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Polri lebih ideal berada langsung di bawah Presiden, agar tugas kepolisian dapat dijalankan secara maksimal dan fleksibel.
Hal itu disampaikan KapolriJenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rapat kerja Komisi III DPR RI bersama Kapolda seluruh Indonesia di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/1).
Legislator Minta Kemenkop Buktikan Dampak Ekonomi Program Koperasi
Pendidikan Karakter Harus Jadi Benteng Cegah Kekerasan di Sekolah
Perpres Kementerian HAM Harus Hadirkan Perlindungan Nyata bagi Masyarakat
Menurut dia, kondisi geografis Indonesia yang sangat luas dengan 17.380 pulau dan jumlah masyarakat yang besar membuat struktur kepolisian langsung di bawah Presiden menjadi yang paling tepat.
“Kita memiliki 17.380 pulau dan apabila dibentangkan sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow,” ujar Kapolri.
Dia melanjutkan, sejarah kelembagaan Polri menunjukkan berbagai perubahan. Polri pernah berada di bawah kementerian, di bawah perdana menteri, dan tergabung dalam ABRI bersama TNI dengan pendekatan militeristik.
Setelah reformasi, Polri terpisah dari TNI, menjadi momentum untuk membangun doktrin, struktur akuntabilitas, dan mekanisme kerja sebagai civilian police.
“Polri memiliki doktrin to serve and protect dengan prinsip tata tentrem kerta raharja (keadaan tentram, tertib, dan sejahtera), bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri,” tandasnya.