Kamis, 22/01/2026 21:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi mengaku optimistis tumpang tindih 17.655 bidang tanah transmigrasi yang berada di kawasan hutan bisa segera dituntaskan.
Pernyataan itu disampaikan Wamentrans usai menghadiri Rapat Panitia Khusus (Pansus) Penyelesaian Konflik Agraria DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/1/2026).
Wamentrans optimis sebab dalam rapat tersebut Pansus Penyelesaian Konflik Agraria DPR memberi dukungan agar kementerian terkait untuk secara bersama memetakan objek reforma agraria yang berada di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.
“Adanya dukungan dari Pansus kepada Pemerintah untuk mempercepat pembuatan kebijakan Satu Peta (One Map Policy),” ujar Viva Yoga dalam keterangan tertulis, Kamis (22/1/2026).
Desa-desa di Kawasan Transmigrasi Siap Jadi Destinasi Wisata Unggulan
Viva Yoga Ingatkan Kader HMI Tetap Jaga Independensi Etis dan Organisatoris
Kawasan Transmigrasi Disiapkan jadi Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
Dia mengatakan, dari total 17.655 bidang tanah di kawasan hutan, 4.356 bidang sudah dilepaskan dari status kawasan hutan, 593 bidang proses pelepasan, 9.107 bidang diselesaikan melalui perhutanan sosial, dan 917 bidang dipertimbangkan untuk pelepasan.
Selain penyelesaian melalui mekanisme di atas, ada lahan seluas 2.682 bidang yang perlu diinvetarisasi dan verifikasi lapangan. “Yang belum tuntas kebijakannya akan diselesaikan melalui Pansus ini,” ujar Viva Yoga.
Dikatakan, Pansus meminta kepada kementerian terkait agar mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan dan berkomitmen untuk bersinergi dalam pembangunan.
Dia menambahkan sinergi kuat antara DPR dan pemerintah penting untuk menuntaskan konflik agraria, khususnya tumpang-tindih lahan di kawasan transmigrasi dan hutan. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi kunci agar pembangunan kawasan transmigrasi tidak terus terhambat.
“Sinergi antara DPR dan pemerintah penting agar penyelesaian sengketa lahan bisa segera tuntas,” ujar Wamentrans.
Sebagai informasi, rapat ini dipimpin Koordinator Pansus Saan Mustopa dan Ketua Harian Pansus Siti Hediati Soeharto, serta dihadiri anggota Pansus dari seluruh fraksi DPR.
Dari pemerintah, hadir Menteri Transmigrasi, Menteri ATR/BPN, Menteri Desa dan PDT, Wakil Menteri Kehutanan, Wakil Menteri Dalam Negeri, serta para wakil menteri terkait lainnya.