Kamis, 08/01/2026 22:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Sekjen Partai Golkar Sarmuji merespons hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA terkait penolakan mayoritas responden terhadap usulan Pilkada melalui DPRD.
Menurut dia, hasil survei itu tidak lepas dari kekhawatiran masyarakat pada desain pilkada saat era Orde Baru. Apalagi, saat itu keterlibatan publik sangat minim.
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
"Mungkin yang dibayangkan publik adalah desain pilkada model Orde Baru di mana keterlibatan publik hampir nihil," kata Sarmuji kepada wartawan, Kamis (8/1).
Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini berkeyakinan, desain pilkada akan diubah dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat. Menurutnya, pilkada melalui DPRD tak serta-merta menghilangkan partisipasi publik.
"Kalaupun nanti ada perubahan desain pilkada, kita akan melibatkan semaksimal mungkin partisipasi publik dalam pilkada tidak langsung," ujarnya.
Sarmuji menilai, keterlibatan rakyat tetap dapat dijamin meski pilkada dilakukan melalui DPRD. Sarmuji mengatakan publik dapat dilibatkan sejak proses penjaringan calon kepala daerah.
"Rakyat bisa terlibat dalam proses penjaringan calon. Publik bisa berinteraksi langsung dengan kandidat melalui kampanye langsung, bisa didesain melalui tatap muka langsung, platform media sosial atau media lainnya. Yang penting publik bisa mengetahui bagaimana isi pikiran kandidat," ucapnya.
"Demikian juga debat kandidat bisa tetap dilakukan. Dengan demikian publik akan menilai kualitas calon. Jika DPRD memilih calon yang tidak berkualitas dia akan dihukum rakyat di pemilu selanjutnya," timpal Sarmuji.
LSI Denny JA sebelumnya merilis hasil survei terkait usulan pilkada melalui DPRD. Dalam survei ini disebutkan mayoritas responden tidak setuju dengan pilkada melalui DPRD, yang paling keras menolak adalah Gen Z.
Responden diberi pertanyaan `Apakah Ibu/Bapak setuju atau tidak setuju wacana Pilkada tidak langsung atau dipilih oleh DPRD`. Hasilnya 66,1 persen menyatakan kurang setuju/tidak setuju sama sekali.
Rinciannya, kurang setuju/tidak setuju sama sekali memperoleh 66,1 persen responden. Lalu, sangat setuju/cukup setuju sebesar 28,6 persen, dan tidak tahu/tidak 5,3 persen.
"Jadi dari data ini kita lihat bahwa di atas 65 persen menolak pilkada DPRD," kata Ardian Sopa saat merilis hasil survei di Jakarta.