Senin, 08/12/2025 21:51 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa Kemendes PDT dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) adalah dua sisi mata uang.
Hal tersebut Mendes Yandri sampaikan saat bertemu Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono dalam rangka memperkuat sinergi kedua institusi, di kantor KKP, Senin (8/12/2025).
Oleh karena itu, kolaborasi antara Kemendes PDT dengan KKP penting dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa pesisir.
Menurutnya, Kemendes PDT siap menyukseskan program kampung nelayan merah putih yang berbasis di desa-desa pesisir Indonesia. Sehingga, pemberdayaan yang dilakukan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
Disorot Warganet, Menkop Bakal Evaluasi Soal Lokasi Kopdes Merah Putih
Pemprov Jabar Targetkan 3.600 Koperasi Merah Putih Rampung Juli 2026
Mendes Sebut Program Tekad Terbukti Dirasakan Manfaatnya oleh Warga Desa
Apalagi, sebelumnya Kemendes PDT dan KKP sudah menandatangani MoU sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi guna mewujudkan ekonomi biru yang inklusif dan berkelanjutan.
“Karena sumber kemiskinan itu sebenarnya bukan karena desa tidak mau, tapi karena mereka tidak tahu jalan dan tidak ada pemberdayaan,” ungkap Yandri.
Lebih lanjut Yandri mengatakan bahwa program KKP sangat beririsan dengan 12 aksi prioritas bangun desa bangun Indonesia yang salah satunya adalah program desa tematik.
Menurutnya, salah satu program desa tematik adalah desa ikan nila, desa ikan lele, desa ikan mas dan sebagainya yang sangat berkaitan dengan KKP.
“Kita ingin berkolaborasi, bagaimana desa-desa pesisir, kemudian desa-desa tematik, ada desa nila, desa lele, desa ikan mas dan sebagainya. Jadi kita ingin memastikan potensi yang ada di desa melalui budidaya ikan itu Insya Allah bisa berhasil dengan kolaborasi,” ujar Yandri.
Turut mendampingi Mendes Yandri dalam pertemuan ini yakni Wamendes PDT Ariza Patria, Sekjen Kemendes PDT Taufik Madjid, Dirjen PDP Nugroho Setijo Nagoro, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.