Selasa, 14/10/2025 22:58 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa masih banyak pesantren di Indonesia yang enggan menerima bantuan dari pemerintah.
Menko PM Muhaimin menyampaikan hal itu dalam kegiatan Penandatanganan Kesepakatan Bersama terkait Sinergi Dalam Penyelenggaraan Infrastruktur Pendidikan Pesantren, yang digelar di Kemenko PM, Selasa (14/10/2025).
"Keunikan pesantren salah satunya adalah selain mandiri dan bahkan tidak pernah menerima bantuan pemerintah karena memang jangkauan, ada juga yang bersifat prinsip pesantren yang tidak mau dibantu," kata Menko Muhaimin.
Meski demikian, kata Menko Muhaimin, pemerintah akan terus hadir mengawal berbagai bantuan dan dukungan supaya dapat menyasar pendidikan pada wilayah pesantren dan madrasah yang mayoritas masih dikelola swasta.
Kemenko PM Bangun Sistem Pelindungan PMI Berbasis Desa di Lampung Timur
Menko PM: MBG Penggerak Ekosistem Ekonomi Lokal dari Desa hingga Nasional
Menko Muhaimin Ajak Puluhan Media Homeless Kolaborasi untuk Pemberdayaan
"Pemerintah tidak ingin anak-anak didik kita belajar dalam keadaan rawan dan bahaya atas lingkungan pendidikan yang kurang nyaman karena itu kita akan terus hadir," kata Menko Muhaimin.
Karenanya, Menko Muhaimin berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar mengkoordinasikan kepada pemerintah daerah untuk menggencarkan keselamatan sebagai tagline utama. Kemendagri juga diminta proaktif mendata pesantren yang membutuhkan bantuan.
"Sehingga kita proaktif sebagai pemerintah sekaligus menjemput bola mengatasi ancaman dan kerawanan," kata Menko Muhaimin.
Lebih lanjut Menko PM menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto berpesan agar seluruh pesantren di Indonesia memilii standar kualitas infrastruktur yang aman dan memiliki izin resmi.
Menko Muhaimin pun menyatakan, penandatanganan kesepakatan bersama antara Menteri Agama, Menteri PU, dan Menteri Dalam Negeri ini sebagai bentuk kehadiran negara untuk pesantren sebagaimana instruksi Presiden Prabowo.
Adapun kesepakatan bersama ini ditandatangani langsung Menag Nasaruddin Umar, Menteri PU Dody Hanggodo, dan Mendagri Tito Karnavian yang disaksikan langsung Menko Muhaimin.