Jum'at, 15/08/2025 14:13 WIB
Jakarta, Jurnas.com - DPR RI akan mendukung upaya Presiden Prabowo Subianto untuk menindak tambang-tambang ilegal yang merugikan negara dan rakyat.
Demikian diutarakan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani usai mendengarkan pidato Prabowo pada Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Politikus PDIP ini sangat optimistis penindakan terhadap pengoperasian tambang ilegal bisa dilaksanakan dengan baik.
"Penegakan hukum dan melaksanakan Pasal 33 (UUD 1945) dengan baik dan sesuai dengan apa yang menjadi semangat dari Presiden harus kita dukung," kata Puan.
May Day 2026, Pimpinan DPR Soroti Upah dan Ancaman PHK Buruh
Kementrans Dorong Kawasan Transmigrasi Jadi Motor Baru Swasembada Pangan
DPR Ajak Buruh Terlibat Susun RUU Ketenagakerjaan, Target Rampung 2026
Dia menilai, kepemimpinan Presiden Prabowo selama 299 hari, sudah banyak menghasilkan hal yang sangat positif. DPR akan memotivasi pemerintah untuk bisa bergotong-royong dalam membangun bangsa agar ke depannya bisa lebih baik lagi.
Selanjutnya, Puan mengatakan akan mendengarkan pidato nota keuangan APBN 2026 yang disampaikan Presiden Prabowo pada Jumat sore.
"Tentu saja harapannya akan memberikan motivasi, semangat dan bagaimana kita bergotong-royong dalam membangun bangsa ke depan lebih banyak yang bisa dihasilkan, lebih banyak yang bisa didapat oleh rakyat sehingga bangsa dan negara lebih sejahtera," katanya.
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menegaskan bakal menindak 1.063 tambang ilegal yang merugikan negara hingga Rp300 triliun.
Presiden Prabowo telah memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk menindak tambang ilegal itu.
Dia juga mengingatkan bahwa penindakan itu akan dilakukan terhadap siapa pun, termasuk kepada orang-orang besar hingga jenderal-jenderal TNI, jika diduga terlibat melindungi tambang ilegal.
"Saya minta dukungan seluruh MPR, saya minta dukungan seluruh partai politik untuk mendukung ini demi rakyat kita," kata Presiden.
Keyword : Ketua DPR PDIP Puan Maharani tambang ilegal Prabowo Subianto