Kamis, 11/05/2017 13:10 WIB
Jakarta - Kedatangan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil ke Karawang membawa cerita lain kepada warga penggusuran dari PT. Pertiwi Lestari (PTPL). Sesuai janji Presiden Jokowi warga yang mendapat haknya berjumlah 600 KK, sedangkan Djalil hanya menyebut 96 KK saja.
Ketua DPN Gerbang Tani, Idham Arsyad menilai Menteri ATR tidak patuh terhadap pesan Presiden Jokowi kepada warga tiga desa yakni Margakaya, Wanajaya, dan Margamulya korban intimidasi dari PT PL.
"Janji presiden untuk memberikan tanah dan tempat tinggal kepada 600 KK harusnya dihormati dan dilaksanakan, bukan melenceng dari keputusan bersama," ujar Idham Arsyad, di Jakarta, Rabu (10/05/2017).
Idham mengatakan, langkah presiden Jokowi harusnya diapresiasi dan dapat dilaksanakan oleh jajaran menteri. Bukan justru menteri berjalan sendiri. Warga membutuhkan hak untuk hidup kembali.
KPK Panggil Saksi Terkait Dugaan Korupsi di PLN
KPK Sebut Korupsi PT PLN Rugikan Negara Puluhan Miliar, Waduh!
KPK Panggil Pejabat PT PLN Terkait Kasus Korupsi
"Segera lakukan redistribusi lahan untuk warga dari tiga desa tersebut. Karena awalnya merekalah yg lebih dulu hadir menggarap tanah di wilayah tersebut," terangnya.
Selanjutnya, Idham mendorong pemerintah agar dalam proses penyelesaian konflik ini, masyarakat dilibatkan. mulai dari proses pemetaan dan identifikasi jumlah KK yg akan mendapatkab hak atas tanah. Jangan sampai kepentingan investor justru merugikan warga.
"Dalam mekanisme penyelesaian konflik agraria melalui program reforma agraria, Peran serta masyarakat korban sangat penting karena untuk menghindari kesalahan sasaran," tegasnya.
Keyword : Gerbang Tani Kementerian Agraria PT PL