Kamis, 30/05/2024 20:14 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Panitia Kerja (Panja) Timah Komisi VI DPR RI dalam waktu dekat ini akan mengundang para pakar dan akademisi dibidang energi dan lingkungan.
Hal itu sebagaimana diutarakan anggota Panja Timah, Andre Rosiade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
“Kita akan mengundang para pakar, untuk mengecek perkembangan kerugian negaranya,” terang dia.
Raih KWP Award 2026, Amelia Komit Jaga Ruang Digital yang Sehat dan Aman
Sekjen Demokrat Respon RUU Pemilu: Waktu Masih Panjang
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
Politikus Gerindra itu menjelaskan, Panja Timah telah memutuskan bahwa fokus utamanya adalah bagaimana PT Timah (Persero) Tbk (TINS) memperbaiki sistem dan tata kelola kerja.
“Panja Timah tidak akan menyentuh dari sisi hukum karena berada di di komisi lain,” terang Andre.
PT Timah sendiri merupakan mitra kerja dari Komisi VI DPR. Dalam hal ini menyangkut perusahaan pelat merah dibawah komando Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
“Lebih ke perbaikan sistem, perbaikan tata kelola, kalau proses hukum kita tidak ada touch (sentuh; red),” jelas Andre.
Dia mengetahui jika potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) produsen dan eksportir timah mengalami kenaikan signifikan.
Hal itu merujuk pernyataan Jaksa Agung Tindak Pidana Khusus atau Jampidsus Febrie Adriansyah, bahwa berdasarkan hasil audit dari perkara korupsi tata niaga komoditas timah di PT Timah Tbk periode 2015-2022 mengalami kenaikan.
Sebelumnya kerugian negara ditaksir Rp 271 triliun, namun dari hasil final dari audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sebesar Rp 300 triliun.
“Fokus kita disitu, bagaimana ke depan BUMN kita, PT Timah, mengantisipasi supaya jangan ada kerugian negara. Kita ingin agar ke depan jangan muncul lagi peluang dan potensi kerugian negara,” kata Andre.
Keyword : Warta DPR Komisi VI Panja Timah Andre Rosiade pakar akademisi