Selasa, 13/02/2024 14:35 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Jaringan Rakyat Kota Jakarta (JRJK) menggeruduk Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyuarakan penolakan adanya potensi kecurangan pada penyelanggaraan Pemilu 2024.
Koordinator Lapangan Asep Firdaus mengatakan, Pemilu 2024 yang merupakan pesta demokrasi rakyat diharapkan berlangsung dengan sejuk dan damai.
Namun harapan tersebut dibayang-bayangi oleh akan terjadinya kecurangan dalam Pemilu 2024.
"Bayang-bayang kecurangan itu sudah terlihat sejak tahapan pemilu dimulai dari pendataan pemilih, dimana ditemukan 50 juta data pemilih fiktif, dirubahnya peraturan syarat umur maju sebagai capres dan cawapres oleh MK yang terbukti melanggar etik hakim konstitusi," kata Asep, Selasa (13/2/2024).
CENTOM Sebut Hampir 400 Tentara AS Terluka dalam Perang Iran
Tanda Tubuhmu Perlu Detoks Media Sosial, Baik untuk Mental
Vidic Nilai Carrick Sosok yang Tepat Tangani Manchester United
Selain itu, sambung Asep, adanya tendensi ketidaknetralan TNI/Polri serta kepada daerah, keberpihakan presiden RI kepada salah satu calon, dan terakhir adalah terjadinya pelanggaran kode etik ketua KPU dalam proses penerimaan cawapres Gibran.
"Bayang-bayang ini mengarah kepada kekhawatiran sejumlah pihak terhadap berjalannya pemilu secara curang sehingga berpotensi menimbulkan chaos," kata Asep.
Olehnya, Jaringan Rakyat Kota Jakarta (JRKJ) menyerukan penghentian segala bentuk upaya tendensi kecurangan dalam pelaksanaan pemilu 2024, karena kecurangan dalam pemilu adalah kematian bagi demokrasi di Indonesia.
"Presiden Joko Widodo untuk dapat memastikan bahwa Pemilu 2024 akan berlangsung Jujur dan Adil," kata Asep.
Kepada seluruh rakyat Indonesia untuk ikut berperan aktif memastikan pemilu 2024 berjalan tanpa kecurangan dengan ikut mengawasi dan mengawal suara dari mulai TPS, Kelurahan, Kecamatan, KPUD sampai tingkat KPU RI.
Keyword : JRJKJokowi WidodoPemilu 2024Kecurangan