DPR Tunda Nota Keberatan Pencekalan Setnov ke Jokowi

Senin, 17/04/2017 14:16 WIB

Jakarta - DPR membatalkan pengiriman surat nota keberatan kepada Presiden Jokowi terkait penegahan terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) dalam kasus korupsi e-KTP.

"Pada akhirnya DPR tidak jadi mengirim surat," kata Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/4).

Meski demikian, Bambang belum mengetahui secara pasti alasan DPR membatalkan pengiriman surat protes tersebut. "Tanya pimpinan. Saya dengar informasinya, pimpinan mengurungkan untuk mengirim ke presiden," terangnya.

Dia pun tidak tahu sampai kapan DPR akan menunda pengiriman itu. "Ditunda. Yang bisa jawab pimpinan DPR," tegasnya.

Sebelumnya, lanjut Bambang, Komisi III DPR mendapat pemberitahuan soal adanya nota keberatan itu. Dimana, pimpinan DPR keberatan dengan pencekalan yang dilakukan berdasarkan UU KPK.

"Bahwa pimpinan mempersoalkan pencekalan berdasarkan UU KPK, lalu berdasarkan keputusan MK (Mahkamah Konstitusi)," katanya.

Namun, Bambang memahami bahwa urusan pencekalan ini berhadapan dengan alasan subjektifitas penyidik. Sebab, penyidik berasalan itu merupakan kebutuhan penyidik.

"Kita kalau mempersoalkan subjektifitas repot juga karena memang dalam UU KPK itu saksi mereka bisa cekal. Tapi kalau dipadankan dengan UU lain memang bertentangan karena keputusan MK itu saksi tidak bisa dicekal," katanya.

TERKINI

Filep: Perlu Audit Participating Interest 10% SKK Migas dan BP Tangguh Anggota DPR Pertanyakan Anggaran 83.980 Posbankum Desa/Kelurahan Taliban Buka Pintu Investasi untuk AS di Sektor Tambang KPK Dapat Tambahan Rp774,31 Miliar, Anggaran 2027 Jadi Rp2,22 Triliun