Kamis, 30/11/2023 20:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com- Pimpinan Wilayah (PW) Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) DKI Jakarta menyerukan Pemilu 2024 berjalan aman, damai dan tanpa penyebaran berita bohong (hoax) serta ujaran kebencian. Saat ini tahapan Pemilu 2024 memasuki masa kampanye para calon presiden dan calon wakil presiden, termasuk calon anggota legislatif.
“Semua pihak berharap pemilu ini berjalan dengan lancar, aman, damai, tertib, dan sesuai dengan undang-undang. Karena Pemilu adalah instrumen sekaligus wujud nyata dari demokrasi di Indonesia,” ujar Ketua PW Muslimat NU DKI Jakarta, Hj. Hizbiyah Rochim, MA di Jakarta, Kamis, 30 November 2023.
Hizbiyah menegakan, Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI adalah pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Indonesia yang sudah final. Sementara tantangan masyarakat Indonesia ke depan adalah mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam demokrasi demi terwujudnya cita- cita nasional, yaitu masyarakat adil, makmur, cerdas dan disegani negara lainnya.
“Untuk merealisasikan cita-cita tersebut kita butuh pemimpin nasional yang berintegritas, bertanggung jawab, cakap, dan transparan menjalankan pemerintahan, serta didukung sepenuhnya oleh rakyat,” tandasnya.
Pramono Soroti Komunikasi BUMD Belum Berjalan Baik Karena Ego Tinggi
Sedia Payung, BMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Mulai Siang Hari
Malam Takbiran Tanpa Kendaraan di DKI Resmi Jadi Tradisi Permanen
“Karenanya pelaksanaan pemilu yang patut mendapat perhatian adalah netralitas dari semua aparatur negara, baik anggota TNI, Polri, hingga seluruh yang terlibat,” imbuhnya.
Hizbiyah memaparkan, sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Muslimat NU DKI Jakarta bersikap netral dalam pemilu, serta merumuskan pernyataan sikap tentang Pemilu 2024. Apalagi berdasarkan data Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bahwa wilayah DKI Jakarta masuk dalam urutan pertama daerah rawan Pemilu.
“Maka seluruh anggota Muslimat NU DKI Jakarta harus ikut mendukung Pemilu yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, ujaran kebencian, politisasi SARA dan politik uang,” tandasnya.