Rabu, 15/11/2023 17:26 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla yakin Pemilu 2024 bisa berjalan damai asalkan sistem dijalankan dengan baik. Terpenting, aparat bekerja profesional dan menjaga netralitas selama pelaksanaan kontestasi politik.
"Kalau aparat bekerja dengan tidak fair (adil), maka bisa terjadi masalah. Karena itu, bisa diatasi asal sistemnya dijalankan dengan baik dan dijaga," kata Jusuf Kalla kepada wartawan, Jakarta, Rabu (15/11).
Jusuf Kalla menyebut Indonesia memiliki tahapan pencoblosan tidak singkat. Sehingga, perlu pengawalan atas tahapan-tahapan yang berjalan.
"Pemilu kita tahapannya panjang; mulai dari TPS (tempat pemungutan suara), ke kecamatan, ke kabupaten, ke provinsi, lalu ke nasional. Itu berapa tahap itu?" ucapnya.
Kejagung Didesak Periksa Skandal Duo Jusuf Terkait Kredit Macet Kalla Group
Panglima Militer Pakistan Tiba di Iran Bawa Pesan Rahasia dari AS
Erdogan Ingin Paksa AS dan Iran Kembali ke Meja Perundingan
Dari berbagai proses tersebut, kata Jusuf Kalla, masyarakat perlu mengawal proses perhitungan suara. Ini penting guna menghindari adanya potensi kecurangan.
"Dijaga itu, tahap demi tahap itu, (agar) jelas, bersih, (dijaga oleh) masyarakat kita semua. Media harus menjaga itu berjalan," katanya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan tiga pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres). Ketiga peserta Pilpres 2024 itu, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang mendapat nomor urut 1.
Kemudian, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 2. Terakhir, Ganjar Pranowo-Mahfud MD mendapat nomor urut 3. Penetapan nomor urut itu berdasarkan hasil pengundian di Kantor KPU RI, Jakarta, pada Selasa malam, 14 November 2023.
Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Selanjutnya, jadwal pemungutan suara ditetapkan pada 14 Februari 2024.