NTP Rendah, Kementan Dianggap Tak Punya Solusi

Rabu, 05/04/2017 15:01 WIB

Jakarta – Turun Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 99.95 atau 0.38% per Maret 2017 dinilai sebagai pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertanian (Kementan). Ketua Gerbang Tani Indonesia, Idham Arsyad mengatakan selama ini kementerian yang digawangi oleh Amran Sulaiman tersebut hanya mengutamakan peningkatan produksi.

“Kementan tidak punya solusi tepat untuk meningkatkan daya beli petani. Saya lihat Mentan lebih fokus pada peningkatan produksi untuk mengejar swasembada, tapi lalai dari memikirkan kesejahteraan petani,” kata Idham, Selasa (4/4), di Jakarta.

Ironisnya, lanjut Idham, penurunan NTP yang dirilis oleh BPS terjadi di tengah-tengah deflasi 0.02 persen, diakibatkan oleh penurunan harga yang dihasilkan oleh petani. Apalagi, NTP holtikultura, perkebunan rakyat, peternakan dan perikanan juga dikabarkan turun.

“Ini benar-benar memprihatinkan karena biaya produksi hasil yang dihasilkan oleh petani lebih rendah dari yang harus mereka keluarkan. Berarti memang benar-benar terjadi kemerosotan yang luar biasa pada daya beli petani kita,” ujar Idham.

Dengan demikian, Gerbang Tani melayangkan tiga tuntutan kepada pemerintah. Yakni, pertama mendesak pemerintah merealisasikan program Reforma Agraria dengan menguatkan aset petani tak bertanah, buruh tani dan petani gurem.

“Kedua, pemerintah harus bantu dan perkuat Badan Usaha Milik Petani. Dalam hal ini juga bekerja sama dengan BUMDes dalam mengelola unit usaha pertanian,” tegasnya.

Ketiga, pemerintah dituntut untuk menjamin harga dan membeli hasil produksi pertanian di saat harga jatuh karena produksi meningkat. Dan, keempat, Idham meminta postur anggaran pertanian yang saat ini lebih banyak diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian, diubah menjadi pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan petani.

TERKINI
Praktisi dan Dosen Hukum: Notaris Tak Bisa Bertindak seperti Jasa Penitipan Legislator Luruskan Polemik Larangan Investigasi Jurnalistik di RUU Penyiaran DPR Wanti-wanti Pemerintah, Jangan Gadaikan Konstitusi Kerja Sama dengan Israel Komisi XI DPR Terima Kunjungan Delegasi Parlemen Korea Selatan