Rabu, 20/09/2023 09:45 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Pengamat politik Khairul Fahmi menyarankan bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Indonesia Maju (KIM) Prabowo Subianto, agar memilih bacawapres yang bersih dari kasus dan potensi masalah hukum.
"Ini jujur saja, sejarah menunjukkan di pemilu apalagi pilpres selalu terjadi black campaign, saling serang, saling bongkar borok lawan," ujar Khairul di kawasan Blok M, Jakarta pada Selasa (19/9/2023).
"Kalau mau aman, Prabowo mestinya pilih cawapres yang kalau bisa bersih dari catatan kasus hukum," imbuh dia.
Khairul merinci tiga nama yang berpotensi menjadi cawapres Prabowo dari KIM. Partai Golongan Karya (Golkar) mengusulkan Airlangga Hartarto Partai Amanat Nasional (PAN) mengusulkan Menteri BUMN Erick Thohir, dan Partai Bulan Bintang (PBB) mengusulkan Yusril Ihza Mahendra.
Terbuka Kemungkinan, Megawati-Prabowo Bertemu di Momen 17 Agustus
Sekjen Gerindra Pastikan Kekuasan Prabowo untuk Bela Wong Cilik
Jokowi Disebut Perintahkan Menteri Beri Data Indonesia ke Prabowo
Menurut Khairul, dari ketiganya hanya Yusril yang dapat dikatakan bersih dari catatan hukum. Airlangga beberapa waktu lalu dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).
Belakangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. Menurut Khairul, temuan BPK itu bisa saja menyeret nama Erick sebagai Menteri BUMN.
"Ini data yang harus jadi pertimbangan serius saya rasa. Kalau Prabowo mau hindari black campaign, ya Yusril," ujar Khairul.