Kamis, 14/09/2023 11:28 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus mengusut dugaan kasus korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated ruas Cikunir sampai Karawang Barat.
Kejagung telah menetapkan tiga orang tersangka, yaitu; DD selaku Dirut PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek, YM selaku Ketua Panitia Lelang JJC, dan TBS selaku Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI. Diketahui, proyek ini memiliki nilai kontrak Rp13 triliun.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengapresiasi terhadap kinerja Kejagung. Politikus NasDem itu melihat Kejagung konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
"Apresiasi kinerja hebat Kejagung yang kembali membongkar kasus ‘kakap’ di sektor pembangunan ini. Saya kira, peran Kejagung memang sangat sentral dalam mengawal dan memastikan bahwa, setiap proyek-proyek strategis nasional terlaksana melalui proses yang bersih dan bebas korupsi. Dan Komisi III lihat, Kejagung selalu konsisten untuk itu,” ujar Sahroni, kepada wartawan, Jakarta, Rabu (14/9).
Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali
Komisi III Soroti Batasan Penyitaan dalam RUU Perampasan Aset
Sahroni Dukung Polisi Selidiki Kasus Kekerasan Seksual di Pamekasan
Selain itu, Sahroni juga meminta agar Kejagung terus membuka peluang untuk mengusut pihak-pihak lain, yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sebab dirinya melihat, dalam kasus-kasus persekongkolan seperti ini, pelaku yang terlibat tidak mungkin hanya sedikit.
“Diduga kuat masih banyak pihak-pihak yang harus turut bertanggung jawab dalam kasus ini. Karena kalau kita pelajari, kasus pengkondisian lelang seperti ini biasanya memerlukan persekongkolan banyak pihak. Jadi saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” tambahnya.
Terakhir, Sahroni berharap ketegasan Kejagung ini dapat menjadi peringatan keras bagi para oknum pelaku yang masih ingin ‘mengakali’ proyek-proyek strategis nasional. Sebab menurutnya, jika kebiasaan ini masih dibiarkan, asas kebermanfaatan PSN akan kurang maksimal.
“Dengan ini saya harap sudah tidak ada lagi yang berani main-main sama PSN dan proyek pembangunan lainnya. Karena (pembangunan) ini juga merupakan fokus utama Pak Presiden. Jadi jangan kira ada tindakan korup yang akan dibiarkan,” pungkas Sahroni.
Keyword : Ahmad Sahroni Komisi III DPR Sahroni Apresiasi Kejagung Konsisten Berantas Korupsi Korupsi Pemba