Selasa, 05/09/2023 13:48 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tambang ilegal di sekitar IKN. Jokowi harus turun tangan langsung karena diduga beking tambang ilegal bukan orang sembarangan.
"Ilegal mining Ini memang luar biasa, dari yg kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di blok mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak," kata Mulyanto kepada wartawan, Selasa (4/9).
Wakil Ketua Fraksi PKS ini berpendapat, saat ini Indonesia sudah darurat ilegal mining. Pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas.
Komisi VII DPR RI sendiri sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum ilegal mining. Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan ilegal mining di Kementerian ESDM. Agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens.
Marc Klok Akui Persib Bandung Kewalahan saat Hadapi Bali United
Kejar Rekor Clean Sheet, Teja: Yang Penting Menang Dulu
MVP Lawan Persebaya, Allano: Ini Hasil Kerja Keras Seluruh Tim
"Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini," terang Mulyanto.
Legislator Dapil Banten III ini menambahkan, kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara tapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.
“Jokowi harus segera bertindak agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar,” demikian Mulyanto.