Sabtu, 25/02/2017 12:28 WIB
Jakarta - Ketegasan pemerintah kembali membuat PT Freeport Indonesia (PTFI) merajuk. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mengancam akan merumahkan sebagaian karyawan serta membawa pemerintah ke pengadilan arbitrase internasional.
PTFI meminta izin mengekspor mineral mentah dan enggan mengubah kesepakan Kontrak Kaya (KK) menjadi Izin Usah pertambangan Khusus (IUPK).
Menanggapi hal ini, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor, Yaqut Cholil Qoumas dengan tandas menyebut GP Ansor mendukung sikap pemerintah atas Freeport.
"Lha mereka itu mau bisnis atau mau bersengketa?" ucap pria yang akrab dipanggil Gus Yaqut saat dimintai konfirmasi pada Sabtu (25/2).
Anggota DPR Tolak Rencana Perpanjangan Izin Freeport: Jokowi Jangan Kejar Tayang
Presdir PT Freeport Indonesia Bergaji Rp70 Miliar, Toni Wenas: Hoaks
Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tagih Denda Freeport
Gus Yaqut berpendapat, PP No. 1/2017 yang mengubah Pasal 97 PP 23/2010 sudah mencerminkan semangat negara untuk pengelolaan kekayaan negara seperti dikehendaki konstitusi. PP itu menjelaskan tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
Mereka (Freeport), jelas Gus Yaqut, harus tunduk pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945, agar bumi dan air dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
GP Ansor akan ada dibelakang pemerintah dalam menjalankan amanat konstitusi yang secara sah diakui hukum internasional, terkait penguasaan pengelolaan bumi dan kekayaan alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
"Jadi, kalau menurut saya pemerintah bisa cari win-win solution yang tidak merugikan semua pihak, utamanya negara. Kalau mereka ngotot, layani saja mau PTFI itu. Saya yakin, rakyat di belakang pemerintah," tegas Gus Yaqut.[]
Keyword : yaqut choilil qoumas gp anshor freeport