Rabu, 22/02/2017 18:53 WIB
Jakarta - Anggota komisi VII DPR fraksi Golkar, Eni Maulani Saragih kecewa dengan sikap sarkastis perusahaan tambang Amerika Freeport yang mengancam akan menuntut pemerintah Indonesia ke lembaga arbitrase intenasional.
Ia berharap Freeport lebih terbuka bernegosiasi atas tawaran pemerintah merubah sistem kerjasama Kontrak Karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
Anggota DPR Tolak Rencana Perpanjangan Izin Freeport: Jokowi Jangan Kejar Tayang
Presdir PT Freeport Indonesia Bergaji Rp70 Miliar, Toni Wenas: Hoaks
Anggota DPR Minta Pemerintah Tegas Tagih Denda Freeport
Keyword : Kontrak Karya Freeport Eni Maulani Saragih