Minggu, 30/07/2023 17:44 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi X DPR RI, Zainuddin Maliki menilai kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah tepat dan relatif bagus. Oleh karena itu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim wajib meneruskan.
Sistem zonasi PPDB dikeluarkan oleh Mendikbud sebelumnya, Muhadjir Effendy, yang bertujuan menghapus praktik pemalsuan nilai peserta didik, jual beli kursi sekolah, serta kastanisasi sekolah favorit dan nonfavorit.
Adapun carut-marut dan kekacauan yang terjadi di lapangan saat ini, menurut anggota Fraksi PAN itu, karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Kalau merasa kebijakan yang ada itu ada yang insecure, maka kewajiban Menteri sekarang memperbaiki," kata Zainuddin dalam keterangannya pada Minggu (30/7).
Waka MPR: Mekanisme Perlindungan Perempuan Harus terus Disempurnakan
Profil Nadiem Makarim, Mantan Menteri Pendidikan Tersangka Korupsi Laptop
Kejagung Jemput Paksa Konsultan Kemendikbudristek Ibrahim Arief
Selain karena lemahnya pengawasan yang menyebabkan sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Zainuddin menyebut pemahaman masyarakat juga masih kurang. Karena itu, perlu dilakukan sosialisasi secara massif.
"Saya rasa tidak akan ada atau setidak-tidaknya pelanggaran akan berkurang kalau tujuan PPDB itu disosialisasikan dengan baik," tegas mantan Ketua Dewan Pendidikan Jawa Timur ini.
Sementara itu, dosen Universitas Negeri Malang (UM), Endang Sri Rejeki mengungkapkan bahwa pelaksanaan PPDB 2023 harus segera dicari solusinya, supaya tidak terulang di masa mendatang.
Di antaranya dengan mendirikan sekolah negeri baru, membuat regulasi baru yang tetap berasiskan zonasi, atau meningkatkan status sekolah swasta menjadi negeri dengan persyaratan tertentu.
Sebelumnya, Nadiem menyebut dirinya direpotkan oleh sistem zonasi PPDB yang bukan merupakan kebijakannya, melainkan kebijakan Muhadjir. Namun, dia merasa sistem zonasi PPDB penting sehingga perlu dilanjutkan.
"Itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya, kebijakan sebelumnya. Kebijakan Pak Muhadjir," terang Nadiem dalam kegiatan pagelaran `Belajaraya 2023` di Pos Bloc, Jakarta Pusat sehari sebelumnya.