Minggu, 30/07/2023 13:23 WIB
Jakarta, Jurnas.com- Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) Muannas Alaidid mengapresiasi hukuman pidana 3 tahun penjara kepada terdakwa Ketua Lembaga Sutrisno Lukito dalam kasus pemalsuan surat yang dipimpin hakim Agus Iskandar itu digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Jumat (21/7).
Menurutnya, Sutrisno diduga adalah aktor intelektual orang yang menyuruh melakukan hal tersebut dan layak dihukum seberat-beratnya setidaknya diatas 5 tahun penjara, jauh lebih berat dari orang yang disuruhnya.
“Yang kita tahu sudah di vonis sebelumnya atas nama Djoko Sukamtono 2,6 tahun penjara, semua masih berproses kita ikuti. meski demikian saya tetap memberikan apresiasi kepada pengadilan yang sejauh ini menunjukkan komitmen kuat memberantas mafia tanah yang merugikan dan meresahkan masyarakat khususnya warga dadap, meski hukuman terhadap pelaku belum maximal,” Muannas Alaidid melalui pesan yang diterima jurnas.com, Minggu (30/7/2021).
KPMH berjanji akan mengawal kasus ini bersama warga dan masyarakat dadap agar pelaku dihukum setimpal dengan perbuatannya.
Lahannya Diserobot, Jusuf Kalla: Mafia Tanah Harus Dilawan Bersama-sama
Sahroni: Di Usia Kemerdekaan ke-80, Indonesia Harus Bebas dari Mafia Tanah dan Premanisme
Kasus Mafia Tanah dengan Korban Mbah Tupon Harus Segera Diatasi
Sutrisno Lukito merupakan pemilik PT Graha Cemerlang. Ia terseret kasus dugaan mafia tanah seusai karyawannya bernama Djoko Sukamtono terbukti melakukan pemalsuan surat tanah dengan objek lahan seluas 6,8 hektare di Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang. Djoko pun telah divonis 2 tahun 6 bulan.
Warga setempat bernama Idris yang menjadi korban kasus tersebut melapor ke Polres Metro Tangerang Kota. Tak berselang lama tersangka Sutrisno Lukito diringkus di Kota Bandung Jawa Barat hingga kasusnya masuk meja hijau.
Keyword : Sutrisno Lukito Mafia Tanah Muannas Alaidid KPMH