Rabu, 26/07/2023 20:33 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf menilai kondisi Hak Asasi Manusia (HAM) saat ini mengalami stagnasi bahkan kemunduran. Hal itu disebabkan karena tidak adanya kemauan politik negara untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.
“Negara tidak berani untuk melakukan tanggung jawab konstitusionalnya dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Oleh karena itu kita mengalami proses stagnasi dan bahkan mengalami kemunduran,” ujar Al Araf dalam keterangannya kepada Jurnas.com, di Jakarta, Rabu (26/7/23).
Al Araf mempertanyakan komitmen Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Menurutnya, Presiden Jokowi telah mengingkari janji politiknya pada kampanye Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
“Pemerintahan Jokowi ingkar terhadap janji politiknya di 2014 yang menyebutkan bahwa dirinya berjanji untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi sampai sekarang gak selesai,” ujar Al Araf.
Sarmuji Sabet Penghargaan Legislator Responsif Terhadap Aspirasi Publik
Martinelli Siap Bawa Arsenal Melangkah Lebih Jauh di Liga Champions
Mikel Arteta Bangga Arsenal Ukir Sejarah Baru Liga Champions
Adapun terkait pengakuan Presiden Jokowi soal adanya pelanggaran HAM berat masa lalu, menurutnya, itu tidak cukup. Seharusnya, ujar Al Araf, kasus tersebut diselesaikan dengan penyelesaian secara hukum.
“Jokowi hanya mengakui adanya pelanggaran HAM berat masa lalu, namun itu tidak cukup. Yang dibutuhkan dalam negara hukum harus lebih dari itu. Yakni membawa mereka para pelaku ke meja peradilan. Presiden tidak boleh lari dari tanggung jawab konstitusional. Kalau ada kejahatan harus dibawa ke pengadilan, kalau tidak dibawa berati negara hukumnya tidak bekerja dan tidak berjalan. Artinya ada kecacatan,” ujar Al Araf.
Al Araf juga menilai tim penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dibentuk pemerintah tidak memberikan dampak secara komprehensif dalam menyelesaikan kasus tersebut.
“Pemerintah telah membentuk tim untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Tapi tim tersebut tidak memberikan jawaban secara komprehensif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Dia hanya parsial dan tidak menyentuh aspek keadilan, hanya dalam aspek-aspek tertentu saja. Nah ini yang harusnya jadi catatan,” pungkasnya.