Selasa, 18/07/2023 05:54 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Hasto Wardoyo mengatakan, rumah yang dibangun menggunakan atap asbes termasuk rumah tidak layak huni karena menyebabkan penghuninya rentan terserang penyakit TBC.
Demikian disampaikan saat menerima audiensi Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal, Enny Yuningsih didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tegal (DPPKBP2PA), di Kantor Pusat BKKBN, Jakarta, Senin (17/7).
Hasto mengatakan, rumah tidak layak huni banyak terdapat di Tegal Timur, Kota Tegal, yakni sebesar 36,58 persen. Kondisi ini perlu perhatian serius karena penghuninya mudah terserang penyakit TBC. Atap dari seng, disebut Hasto, justru lebih sehat.
"Rumah tak layak huni juga ditandai bila jendela rumah tidak lebih dari 10 persen luas bangunan rumah. "Lantai rumah tidak dikeramik, juga tidak memenuhi syarat rumah layak huni," ucap Hasto.
Kisah Pejuang Stunting di Tengah Minimnya Kesadaran Masyarakat, `Bersatu Kita Teguh Bertiga Kita Tangguh`
Sederet Fakta Penyebab Anak Menjadi Stunting, Ini Penjelasan BKKBN
Target 14 Persen, Angka Stunting di Indonesia Turun Tapi Melambat
Hasto juga mengungkap data bahwa keluarga di Tegal Timur yang memiliki lebih dari tiga anak sebanyak 25,51 persen. Kemudian, terlalu tua namun hamil tercatat 25,7 persen dari jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang ada di kabupaten itu.
"Jadi, masih perlu kampanye lebih banyak lagi untuk KB-nya," tandas Hasto.
Di samping itu, Hasto juga berharap agar daerah-daerah tertentu yang sumber air minumnya masih kurang bagus seperti di Margadana, dan Tegal Timur, agar ditingkatkan, sebab ini juga menjadi salah satu faktor penyebab stunting pada anak.
"Daerah Tegal Barat juga memiliki persoalan yang sama. Data ini kami ketahui dari laporan Tim Pendamping Keluarga (TPK)," ujar Hasto.
Hasto juga menyampaikan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) ikut terlibat dalam penanganan kasus stunting melalui program pembangunan jamban komunal.
Sementara Kepala Dinas DPPKBP2PA, Mohamad Afin menyampaikan, penurunan prevalensi stunting di Kabupaten Tegal Timur sudah cukup baik. Pada tahun ini turun 10 persen dari dari 16,8 persen tercatat pada tahun 2022.
"Meihat tren penurunannya, tahun 2024 insyaallah bisa kami capai target nasional 14 persen," ungkap Afin.
Sementara itu, Enny Yuningsih, Ketua Komisi III DPRD Kota Tegal, menjelaskan bahwa audiensi yang dilakukan pihaknya adalah untuk mendapatkan kejelasan tentang Dana Alokasi Khusus (DAK), khususnya terkait dengan program percepatan penurunan stunting.