Ahok, Istana, dan Partai Koalisi Jokowi

Minggu, 19/02/2017 13:26 WIB

Jakarta - Makin jelas, pertarungan politik Pilkada DKI Jakarta disusupi kepentingan politik istana. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang juga pendukung Joko Widodo menjadi Presiden, mulai gencar mengajak Partai Koaliasi Pemerintahan untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok  menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Sumber jurnas.com dari salah satu partai koaliasi pemerintah Jokowi-JK mengatakan, para pimpinan partai koalisi yang tadinya tidak mendukung Ahok, dipanggil Presiden Jokowi ke istana. Pertemuan itu untuk membicarakan "tekanan` agar pada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, memberikan suaranya partai kepada Ahok yang berpasangan dengan Djarot.

"Tidak disampaikan secara gamblang, tapi tahu maksudnya untuk mendukung Ahok jadi Gubernur DKI Jakarta. Tapi  lebih banyak mendengar. Ada sedikit menyinggung soal penggantian kabinet, tapi tidak tahu maksudnya," ujar sumber yang menjabat sebagai pengurus partai koalisi.

Partai koaliasi yang tidak mendukung Ahok pada putaran pertama, adalah  Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). 

Untuk kemenangan Ahok-Jarot, PDI Perjuangan menjadi pendukung yang agresif. Bahkan sempat "mengancam" akan meninjau menteri partai koalisi pemerintahah Jokowi-JK, apabila tidak memberikan dukungan ke Ahok.
 
Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan partai koalisi pemerintahan Presiden Jokowi,  mengajak bersatu mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok-Djarot Saiful Hidayat dalam menghadapi putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

"Menghadapi putaran kedua, mengajak partai pengusung menjabarkan melalui pemenangan, kita juga melakukan komunikasi dengan PKB, PAN, dan PPP. Kita harapkan kerjasama tingkat pusat dan provinsi berjalan dengan baik," kata Hasto, kepada Jurnas.com, Jakarta, Minggu (19/2).

Hasto mengatakan, lobi ternyata tidak hanya pimpinan partai, juga gencar ke fraksi DPR dan antar tim pemenangan. Namun, katanya, PDIP tetap  tentu menghormati mekanisme partai koalisi pemerintah.

"Tapi tentu saja kita menghormati mekanisme setiap partai. Karena masing-masing partai sedang melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak di 101 daerah," terangnya.

TERKINI

Indonesia–India Bahas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja di Era Digital Gus Ipul: Kemensos Dorong Penerima Manfaat Aktif jadi Anggota KDMP Wamenag: Jangan Buru-buru Kaitkan Ledakan Bom di Sekolah dengan Radikalisme Kenaikan Suhu Panas Global Diprediksi Picu Lonjakan Bunuh Diri pada 2050