Selasa, 04/07/2023 11:01 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Dari data BPS yang baru dirilis awal bulan Juli ini tercatat gerak inflasi yang terus turun.
Pada bulan Juni 2023 secara year on year tercatat sebesar 3,52%, sedangkan month to month sebesar 0,14%.
"Fenomena penurunan laju inflasi terdeteksi sejak Juni 2022 sebesar 4,35%, sedangkan Juni 2023 sebesar 3,52%, jadi secara year on year menurun. Tapi kalau dilihat secara month to month dari Mei 2023 sebesar 0,09% dan bulan Juni 2023 sebesar 0,14% maka tren per bulannya naik. Walau masih terkendali, namun tetap mesti waspada,” kata Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Bidang Ekonomi <span;>Andre Vincent Wenas, di Jakarta, Selasa (4/7/2023).
Andre mengatakan, k<span;>alau ditilik dari kelompok pengeluaran, transportasi berkontribusi menaikan inflasi paling tinggi sebesar 1,23%. Sedangkan daerah yang tertinggi inflasinya adalah Ambon sebesar 6,10%.
KPK Dalami Laporan Dugaan Korupsi Bupati Tebo dan Gubernur Jambi
Kejagung Tunjuk 9 Jaksa Bongkar Korupsi Febrie, Mayoritas Eks KPK
Kejagung Terbitkan 3 Sprindik Terkait Korupsi Febrie Adriansyah
"Kalau dikaji lebih jauh, bisa terlihat bahwa pembangunan infrastruktur transportasi seperti jalan, pelabuhan, bandara, jembatan, dan infrastruktur penunjang mobilitas serta interkonektivitas antardaerah kepulauan ini jadi imperatif,” katanya.
Menurutnya, inflasi yang tak terkendali bakal menurunkan kesejahteraan masyarakat gegara daya beli yang menurun.
Inflasi juga mempengaruhi distribusi pendapatan yang semakin tidak merata. Termasuk berdampak pada peningkatan suku bunga, yang pada gilirannya bakal mengurangi minat investor untuk mengembangkan usahanya.
"Untuk kasus Indonesia distribusi barang jadi tantangan, selain memang aspek geografisnya, inflasi juga bisa memperburuk keadaan," ujar Andre.
“Jadi kebijakan pemerintah yang sekarang itu sudah tepat, teruslah membangun interkonektivitas di negeri kepulauan seperti Indonesia ini. Ini akan berdampak pada efisiensi ekonomi secara agregat,” imbuhnya.
Keyword : PSI Inflasi Transportasi Kesejahteraan Rakyat