Rabu, 24/05/2023 15:15 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi IV DPR RI Riezky Aprilia mempertanyakan pertimbangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ingin mengimpor beras. Seharusnya ada data konkret dari pemerintah terkait kebutuhan beras nasional sehingga mengharuskan Indonesia mengimpor dari luar.
"Terkait dengan apakah wajar atau enggak (impor beras), kita harus menjustifikasinya melalui data, oke hari ini luas tanam berapa hasil produksinya berapa, kan gitu. Nah pertimbangannya Kemendag, kebutuhan nasional seperti apa?" kata dia kepada wartawan, Rabu (24/5).
Komisi IV, lanjut dia, sudah sejak awal meminta Bapanas melakukan sinkronisasi data kebutuhan dan hasil produksi terlebih dulu sebelum membuka opsi impor beras tersebut.
"Dan antisipasi climate change itu dirasakan oleh hampir semua wilayah bahkan beberapa titik sudah muncul hotspot (titik panas). Ini yang memang harus segera diantisipasi oleh pemerintah," terangnya.
Wacana Impor Karung Beras, Pelaku Industri Peringatkan Pemerintah
DPR Minta Pemerintah Proaktif Cegah Dampak Konflik Selat Hormuz
DPR Minta IPU Pimpin Aksi Hentikan Agresi dan Redam Konflik Timur Tengah
Di sisi lain, Riezky mengakui ada perbedaan data sinkronisasi antara Kementerian Pertanian (Kementan), Bapanas, dan Bulog. Perbedaan data itu didapat dari hasil rapat Komisi IV dengan ketiga instansi tersebut.
"Makanya kan saya selalu bilang selama datanya tidak benar maka output kebijakannya pun tidak akan baik. Ini harapan kami di Komisi IV dengan fungsi pengawasan kita berharap supaya data ini bisa disinkronisasi," kata dia.
Pemerintah tengah mengkaji rencana impor dua juta ton beras. Impor itu diklaim untuk memenuhi kebutuhan nasional di tengah cuaca panas dan kemungkinan terjadinya el nino yang dapat menurunkan produksi pangan.
Pemerintah mengeklaim impor beras tidak akan mengganggu harga gabah petani dan akan menjadi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog di tengah ancaman el-nino.