Selasa, 23/05/2023 19:24 WIB
JAKARTA, Jurnas.com - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengaku kewalahan merespons banyaknya keadaan darurat kesehatan di seluruh dunia, dari COVID-19 hingga kolera.
Berbicara pada pertemuan tahunan badan PBB itu, Ketua Komite Peninjauan Tanggap Darurat WHO, Walid Ammar mengatakan kesenjangan pendanaan dan staf semakin melebar karena tuntutan yang terus meningkat.
"Program-program kewalahan karena permintaan hanya tumbuh dengan banyaknya dan kompleksitas keadaan darurat," kata dia seperti dikutip dari Reuters.
WHO Temukan Cacar Monyet Strain Mematikan Baru di Kongo
Senin, Penumpang Whoosh Diprediksi Meningkat 40 Persen
H-1 Lebaran, Kualitas Udara Jakarta Masuk Kategori Rendah
Maret tahun ini, WHO menanggapi 53 keadaan darurat tingkat tinggi. Ini termasuk penyakit seperti COVID-19, kolera dan wabah Marburg di Equatorial Guinea dan Tanzania, serta darurat kemanusiaan seperti gempa bumi di Türkiye dan Suriah dan banjir di Pakistan.
Laporan tersebut juga mencatat bahwa perubahan iklim meningkatkan frekuensi peristiwa seperti banjir dan angin topan, yang semuanya berdampak pada kesehatan.
Namun, anggaran inti program darurat untuk 2022-2023 hanya sekitar 53 persen didanai, menurut laporan itu, menyerukan pembiayaan yang lebih stabil.
WHO dan negara-negara anggota sedang mencoba untuk mereformasi bagaimana badan - dan negara - menanggapi keadaan darurat kesehatan, serta menopang pendanaan WHO. Pada Senin, negara-negara anggota menyetujui anggaran baru termasuk kenaikan 20 persen dalam biaya wajib mereka.
Laporan itu juga meminta WHO untuk mencari lebih banyak efisiensi. Misalnya, di Malawi, empat tim darurat berbeda menanggapi kolera, COVID-19, polio, dan banjir, dengan cara yang mungkin tumpang tindih.