Selasa, 16/05/2023 18:04 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Keterlibatan kaum muda menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sangat penting untuk mewujudkan pondasi pembangunan yang kuat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Negara kita dibentuk atas dasar kesepakatan dan gagasan dari para pemuda, sehingga melahirkan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 yang merupakan cikal bakal terbentuknya NKRI," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat saat menerima kunjungan 275 siswa-siswi Sekolah HighScope Indonesia Program Sekolah Menengah Atas (SMA) di gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (16/5).
Apalagi, ujar Lestari, mengutip UN Youth Report, saat ini terdapat 1,2 miliar anak muda berusia 15 hingga 24 tahun, yang merupakan 16% dari populasi global.
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2022, tambah Rerie sapaan akrab Lestari, terdapat 68,82 juta jiwa penduduk Indonesia masuk kategori pemuda dengan besaran persentasi mencapai 24% dari total penduduk.
Ketua MPR: Pimpinan MPR Akan Silaturahmi Kebangsaan ke Berbagai Tokoh Bangsa
Buka Rapim, Bamsoet: MPR Periode 2019-2024 Tengah Siapkan Berbagai Legacy
Gerakan Pencegahan Malaria Harus Konsisten
Menurut Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, semangat mewujudkan persatuan yang ditunjukkan para pemuda di masa lalu harus terus digelorakan dan diwujudkan oleh generasi muda saat ini.
Karena, tegas Rerie, di tangan para pemudalah nasib bangsa dan negara ini ditentukan di masa datang.
Pada kesempatan itu Rerie juga mendorong agar para pemuda mau berkiprah di dunia politik, untuk mengubah citra politisi yang dinilai rendah oleh masyarakat.
Kalau orang baik tidak mau berpolitik, tambahnya, dunia politik akan diisi orang-orang yang tidak bisa mengemban amanah.
"Tetap jaga semangat untuk memperkokoh NKRI," pesan Rerie di akhir acara, seiring berkumandang lagu Bendera dari Band Coklat di ruang Nusantara IV gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat itu.
Keyword : Kinerja MPRLestari Moerdijat Kaum Muda NKRI Politik