Selasa, 18/04/2023 19:50 WIB
Jakarta, Jurnas.com - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin mengimbau masyarakat untuk mewaspadai maraknya pinjol ilegal. Itu lantaran praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal ini diperkirakan semakin marak menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.
Politikus Golkar ini menerangkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan pemblokiran sebanyak 4.482 entitas pinjaman online (pinjol) ilegal sejak 2018 hingga Januari 2023.
“Saat jelang lebaran biasanya kebutuhan untuk konsumtif semakin meningkat. Yang justru menjadi peluang emas bagi pinjol ilegal untuk menawarkan pinjaman cepat, tapi tenornya juga cepat yang bahkan hanya seminggu. Hal ini perlu kita waspadai bersama dan perlu dicegah melalui sesi edukasi seperti ini agar masyarakat menghindari praktik pinjol ilegal dan investasi ilegal,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis, Selasa (18/4).
Hal yang sama juga diutarakan dalam kegiatan sosialisasi bersama OJK yang bertajuk Edukasi Keuangan bagi Pelaku UMKM dan Ibu Rumah Tangga di Kabupaten Bekasi, kemarin.
KPK Diminta Segera Eksekusi Bupati Mimika Eltinus Omaleng ke Penjara
Hoaks! Indonesia Jadi Negara Terkorup No 1 di Dunia usai Orang Ini Korupsi Rp3000 Triliun
Richie Sambora Harus Berlutut ke Jon Bon Jovi agar Livin` on a Prayer Dimasukkan ke Album
Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi mengungkapkan 3 (tiga) faktor yang menyebabkan masyarakat terjebak pinjol ilegal dan investasi ilegal menjelang Hari Raya Idul Fitri 2023.
“Pertama, masih rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Dimana, tingkat inklusi keuangan di Jawa Barat masih 88,31 persen, dan tingkat literasi keuangan yang hanya 56,10 persen. Kedua, mudahnya replikasi aplikasi digital. Ketiga, promosi yang sangat mudah dan murah melalui sosial media atau bahkan melalui pemanfaatan tokoh masyarakat dan terkadang tokoh agama,” urai Friderica.
Lebih lanjut, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menekankan peran OJK untuk terus meningkatkan inklusi keuangan dan literasi keuangan, serta melindungi konsumen produk/jasa sektor keuangan.
“Kegiatan edukasi keuangan hari ini sangat penting bagi masyarakat Kabupaten Bekasi. Dimana, jika mengalami masalah ekonomi umumnya lari ke pinjol ilegal, pay later, koperasi, hingga judi online. Sehingga, mereka pun rentan menerima intimidasi fisik dan mental dari oknum debt collector ilegal. Karenanya, selain langkah pencegahan melalui edukasi, tapi OJK juga perlu perkuat langkah penindakan. Baik melalui pemidanaan bagi oknum hingga pendampingan bagi korban,” tutur Puteri.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten 1 Setda Kabupaten Bekasi Sri Enny Meiniarti, Kepala OJK Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, Kepala Divisi Pengembangan Pasar PT Bursa Efek Indonesia Dedy Priadi, Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Jakarta 8 Alim Sutiono, Wakil Kepala Divisi PBI 1 PT PNM Satria Prawiranegara, Pemimpin PT PNM Cabang Bekasi Petrus Agus Mulyono, dan Pemimpin Divisi Kredit UMKM BJB Deny Mulyadi.
Keyword : Warta DPR Komisi XI Golkar Puteri Komarudin pinjol ilegal Lebaran OJK